JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pemulihan dari penyalahgunaan narkotika bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Karena itu, klien rehabilitasi perlu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, memperoleh pekerjaan, dan kembali berkontribusi di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah melalui Rapat Koordinasi Akselerasi Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Riez Palace Hotel, Kota Tegal, Senin (9/11).
Mengusung tema “Meningkatkan Produktivitas Klien Mewujudkan Jawa Tengah Zero Prevalensi Tahun 2045 Wilayah Eks-Karisidenan Pekalongan”, kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi ketenagakerjaan, lembaga rehabilitasi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi inisiatif BNNP Jawa Tengah dan menegaskan bahwa perang melawan narkotika merupakan tanggung jawab bersama.
“Jangan sampai anak-anak muda kita terjerat narkoba. Pencegahan harus dilakukan sejak dini. Seluruh pemangku kebijakan harus berjalan beriringan mempersiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika, termasuk melalui media rokok elektrik atau vape.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program P4GN, BNNP Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Tegal, UPT Balai Latihan Kerja (BLK), dan PT Asaputex. Komitmen kolaborasi juga diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BNN Kabupaten Tegal dengan PT Asaputex, Riez Palace Hotel, dan Mr. J Suite.
Dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026), Plt. Kepala BNNP Jawa Tengah, Brigjen Pol. Drs. Edi Swasono, M.M., menyampaikan bahwa berdasarkan data penelitian tahun 2025 yang dipaparkan dalam forum tersebut, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa. Sementara di Jawa Tengah mencapai 1,3 persen atau sekitar 195.000 jiwa.
Menurutnya, upaya mewujudkan Jawa Tengah Zero Prevalensi 2045 harus dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni supply reduction, demand reduction, dan harm reduction, yang mencakup pemberantasan peredaran gelap, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan rehabilitasi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak cukup hanya diukur dari kesembuhan klien, tetapi juga dari kemampuan mereka kembali menjalani kehidupan secara mandiri dan produktif.
“Klien yang telah menjalani pemulihan harus mendapatkan kesempatan untuk bekerja, mengembangkan keterampilan, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Stigma sosial dan diskriminasi tidak boleh menjadi penghalang bagi mereka untuk kembali berkontribusi kepada masyarakat,” ungkap Edi Swasono.
Senada dengan hal tersebut, narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dra. Dwi Ari Astuti, M.M., menjelaskan bahwa sektor ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pemulihan.
Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, fasilitasi informasi dan penempatan kerja, hingga pengembangan kewirausahaan. Dunia usaha juga didorong membuka kesempatan magang, praktik kerja, serta memberikan peluang kerja yang setara bagi klien rehabilitasi.
Menurutnya, masa lalu seseorang tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup kesempatan kerja. Setiap orang berhak berkembang dan membuktikan kemampuannya melalui kesempatan yang adil.
BNNP Jawa Tengah berharap hasil koordinasi ini dapat ditindaklanjuti melalui program nyata dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas serta evaluasi berkelanjutan. (ucl/rit)
