JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Perbarindo DPD Jawa Tengah bersama International Labour Organization (ILO) menyelenggarakan seminar dengan tema ‘Meningkatkan Peran BPR Dalam Mendukung Akses Keuangan UMKM dan Literasi Keuangan di Era Digital’. Bertempat di Hotel Santika, Jumat (27/10/2023), acara dihadiri oleh Sumarjono selaku Kepala OJK KR 3 Jateng & DIY; Junanto Herdiawan selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah; Ony Suharsono selaku Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasury dan UUS Bank Jateng; Dwinita Larasati selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Perekonomian Republik Indonesia; dan jajaran Direksi serta Akademisi Industri Jasa Keuangan lainnya.
Acara ini sekaligus menjadi momentum Launching Mobil Edukasi Literasi (Edulite) Perbarindo DPD Jawa Tengah, yang menjadi tumpuan utama dalam program Edukasi dan Literasi untuk masyarakat luas.
Dalam sambutannya, Ketua Perbarindo DPD Jawa Tengah, Dadi Sumarsana menyampaikan, dengan diluncurkannya Mobil Edulite Bank SANI ini diharapkan teman-teman BPR-BPRS se-Jateng segera bisa memasifkan dalam penetrasi pasar, promosi, sampai ke pelosok – pelosok.
“Kehadiran mobil Bank SANI ini akan menjawab kebutuhan edukasi dan literasi yang semakin mantap,” katanya.
Djauhari Sitorus, selaku perwakilan ILO menambahkan, pada tahun ini, ILO akan bekerja sama dengan Perbarindo untuk mengambil peran dengan program bersama BPR dan BPD untuk dapat membuka akses layanan keuangan yang besar di wilayah masing-masing. Hal ini sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda.
“Dari data yang ada, sektor UMKM menyediakan 97% lapangan kerja, namun tetap pada permasalahan utamanya adalah pada rekap layanan keuangan yang perlu disolusikan kepada penyedia jasa keuangan, untuk mendapatkan peningkatan akses layanan Keuangan, untuk merek dapat bertumbuh semakin baik lagi ke depan,” ujarnya.
Dwinita Larasati selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Perekonomian Republik Indonesia turut menyampaikan, bahwa inklusi keuangan sangat penting untuk menghadirkan layanan keuangan kepada masyarakat, khususnya kepada pelaku bisnis UKM maupun UMKM. Apalagi dengan ditambahnya transformasi digital yang akan semakin memberikan banyak kemudahan kepada pelaku bisnis ataupun masyarakat.
“Namun tidak ketinggalan, harus diimbangi dengan adanya edukasi dan literasi keuangan yang dapat memberikan perubahan semakin baik terhadap perilaku masyarakat dalam mengakses layanan keuangan,” tukasnya.
Sumarjono selaku kepala OJK KR 3 Jateng & DIY turut menambahkan, berbagai kendala UMKM adalah pemasaran, bahan baku, dan Pembiayaan. Tentunya dalam sektor pembiayaan harus menjadi concern dari Perbankan, dalam hal ini adalah BPR-BPRS.
“Harusnya kendala pembiayaan dapat disinergikan kepada BPR. Dan menurut UUP2SK, BPR diberi kewenangan yang luar biasa namun tetap harus berhati-hati dalam melakukan aktivitas bisnis, agar tidak terjadi sindikasi dan macetnya perputaran bisnis BPR itu sendiri,” imbuhnya.
Selain itu, lanjutnya, buntut UUP2SK tentunya BPR harus menghadapi berbagai tantangan ke depan, seperti melakukan transformasi digital, baik secara edukasi dan literasi, maupun dalam lalu lintas pembayaran, merger lintas provinsi, initial public offering hingga penyertaan modal yang menjadi tantangan industri BPR-BPRS ke depan.(aln)
