JATENGPOS.CO.ID, PEKALONGAN – Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, pemerintah provinsi Jateng bersama pemkab/pemkot mewaspadai angka inflasi yang cenderung naik. Hal ini tidak lepas dari tingginya akan permintaan bahan pokok, seperti makanan dan minuman, serta kebutuhan barang lainnya.
Tingginya permintaan masyarakat akan barang kebutuhan pokok ini, jika tidak diimbangi dengan stok yang memadai bisa memicu kenaikan harga yang akhirnya akan mengerek angka inflasi. Agar hal itu tidak terjadi, pimpinan DPRD Jateng meminta agar pemprov bekerja sama dengan pemkab/pemkot se Jateng mengendalikan angka inflasi.
“Kami mendukung program Pemprov Jateng menangani inflasi dengan berbagai langkah seperti menggelar pasar murah di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Wakil Ketua DPRD Jateng H Sukirman SS. Saat ditemui usai kegiatan bareng warga Pekalongan, Sukirman mengakui permintaan barang menjelang puasa memang biasanya meningkat.
Permintaan yang tinggi harus diimbangi dengan stok yang memadai sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan. Menurutnya, program tersebut sangat bagus karena pemerintah menyediakan sembako murah kepada masyarakat, sehingga inflasi yang masih terjadi di provinsi ini bisa ditekan dengan sebaik mungkin.
“Program itu merupakan langkah tepat yang diambil oleh pemerintah dan kita patut apresiasi karena harga sejumlah kebutuhan pokok yang kerap mengalami kenaikan menyebabkan inflasi,” ujar Sukirman, SS. Terlepas dari itu, politisi PKB ini mengharapkan ada program jangka panjang untuk menekan inflasi di Jateng.
“Perlu diketahui salah satu penyebab inflasi itu karena adanya kelangkaan dan kurangnya pasokan kebutuhan dalam daerah,” ujarnya. Kelangkaan atau berkurangnya stok sembako di pasaran menurut Sukirman harus diwaspadai karena itu bisa memicu angka inflasi meningkat tajam.
“Potensi yang ada disetiap daerah supaya terus digali, contohnya pada sektor pangan. Canangkan program pengembangan baik pada pertanian, perikanan, peternakan, serta mendukung usaha masyarakat,” ujarnya.
Sukirman berharap, program-program pemerintah terutama Provinsi Jateng bersama pemkab/pemkot bersama-sama menangani inflasi dapat terus berjalan dengan baik, dan diharapkan juga inflasi yang terjadi bisa ditekan.
Sementara itu Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Tegal bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah eks Karesidenan Pekalongan telah melakukan evaluasi pengendalian inflasi Tahun 2023 sekaligus upaya menekan laju inflasi di tahun 2024, sehingga lebih rendah dibanding angka tahun lalu.
Deputi Kepala Perwakilan BI Tegal, Teguh Triyono menjelaskan bahwa, berdasarkan data BPS pada bulan Desember 2023, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Tegal tercatat sebesar 0,22% (mtm) dan secara tahunan sebesar 3,28% (yoy). Meskipun angka ini berada di kisaran target Tahun 2023, capaian ini menjadi tertinggi se-Jawa Tengah sebesar 2,89% dan berada pada posisi keempat di Pulau Jawa setelah daerah Sumenep (5,08%), Cilegon (3,50%), dan Bogor (3,36%). Sementara, untuk IHK secara nasional 2,61%.
“Kami bersama pejabat TPID se-eks karesidenan Pekalongan berinisiasi dan berkomitmen bersama melalui rakor ini, bahkan menghadirkan narasumber dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku TPID pusat untuk menyinkronkan dan memahami kebijakan Pemerintah Pusat dengan TPID daerah se-eks karesidenan Pekalongan. Sehingga, penajaman di Tahun 2024 lebih valid dan tepat sasaran,” ucap Teguh.
Menurutnya, faktor penyumbang terjadinya inflasi tertinggi di tahun 2023 lalu yakni adanya kenaikan harga kebutuhan pokok atau bahan pangan terutama pada komoditi beras, cabai merah, dan bawang merah. Untuk awal Bulan Februari, angkanya masih dihitung. Secara historis, kontestasi pesta demokrasi 2024 mempengaruhi inflasi.
Selain itu sebentar lagi memasuki buka puasa, mengingat kebutuhan masyarakat akan meningkat. “Life stylenya juga akan berbeda dan mengalami pergeseran. Dari pengamatan kami, sekarang sudah banyak digital marketing,” katanya.
Dia mencontohkan mau kampanye di Pekalongan sekarang tidak harus membuat baliho dan kaosnya di Pekalongan, mereka bisa langsung akses ke produsen yang lebih besar atau pabriknya yang harganya jauh lebih murah. “Terlebih saat kampanye offline pasti butuh makanan dan minuman, pencetakan spanduk, baliho, kaos dan sebagainya mengalami kenaikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Kota Pekalongan, Joko Purnomo menjelaskan, TPID merupakan suatu badan atau lembaga yang diberi tugas oleh Pemerintah Pusat untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Inflasi daerah perlu dikendalikan karena berhubungan dengan nilai kemahalan dari suatu harga dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Semakin murah harga yang bisa dibeli masyarakat, maka masyarakat akan semakin makmur dan sejahtera,” ucapnya. Disampaikan Joko, secara indeks, Kota Pekalongan mengacu pada Kota Tegal sebagai sumber data IHK se-eks karesidenan Pekalongan. Joko mengakui, sejumlah kebutuhan pokok di Kota Pekalongan memang berada di harga batas tertinggi seperti beras, bawang merah, dan cabai merah.
“Secara inflasi, dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi itu maka akan mempengaruhi tingginya inflasi juga. Tahun 2024 ini menjadi target pengendalian inflasi secara nasional. Sehingga, TPID ini memiliki tugas untuk mencari strategi baru supaya harga-harga bahan pangan tersebut tidak mencapai yang telah ditetapkan nasional,” terangnya.
“Berbagai langkah upaya menekan inflasi diantaranya penyaluran bantuan dan menggencarkan operasi pasar. Apabila harga pangan itu masih melambung tinggi, kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menggelar pasar murah kepada masyarakat. Misalnya, pada saat momentum menjelang puasa dan lebaran Idul Fitri yang cenderung akan ada kenaikan harga pangan, maka kami akan mengintervensi pasar murah di berbagai kelurahan yang ada di Kota Pekalongan,” pungkasnya. (sgt/anf)
