JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG– Enam caleg DPRD Jawa Tengah (Jateng) terpilih pada Pileg 2024 dari PDIP mundur buntut sistem komandante yang diterapkan internal partainya. Sekretaris DPD PDIP Jateng, Sumanto mengungkap beberapa nama caleg tersebut.
“Mas Eko, Mas Ridwan, Mbak Intan, Mbak Tika, itu yang lainnya lupa saya,” kata Sumanto di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa (4/6/2024).
Ahmad Ridwan diketahui terpilih dari Dapil 13, Dyah Kartika Permanasari terpilih dari Dapil 2 Kendal, Eko Susilo dari Dapil 8, dan Elisabeth Intan Kurniasari dari Dapil 9.
Pengunduran diri para caleg itu diketahui dikarenakan sistem komandante yang diterapkan DPD PDIP Jateng. Sumanto menyebut mereka sudah membuat surat pengunduran diri bahkan sebelum waktu pencoblosan.
“Sebelum mereka bertempur kan ada aturan main itu namanya, mereka membuat surat pengunduran diri nanti kalau terjadi permasalahan ini diselesaikan dengan kemenangan di wilayah itu,” ujarnya.
Para caleg yang mundur itu disebut sudah diberi penugasan lain oleh partainya. “Sudah ada itu, di dalam aturan partai itu ada ditugasi untuk apa, untuk apa, ini adalah gotong royong kita,” tambahnya.
Adanya tanggapan sejumlah pakar yang mengkritik sistem komandante PDIP Jateng yang membuat sejumlah caleg terpilih harus diganti, Sumanto menjelaskan partainya transparan dalam melakukan penghitungan.
“(Penghitungan) Transparan, kalau mereka dalam satu dapil by name terbanyak, ini dalam suatu wilayah yang sudah ada SK-nya (Partai),” jelasnya.
Dia membantah jika sistem tersebut memungkinkan caleg terpilih bisa diganti atas dasar kedekatan. Menurutnya, sistem komandante hanya perbedaan cara penghitungan.
“Oh nggak bisa malah, ini fair, ini fair loh itu ada cara menghitungnya. Kan di dapil itu ada beberapa kecamatan ini kabupaten loh ya, kemudian ada beberapa desa, kalau dulu mereka bertempur di dalam satu kecamatan ini idealnya dibatasi aja, nggak ada rekayasa ini, cuma cara menghitungnya saja,” jelasnya.
Sumanto menegaskan sistem komandante merupakan cara partainya bergotong royong untuk memenangkan dapil. Pembagian wilayah juga sudah ditentukan jauh hari sebelum pencoblosan.
“Sudah ada aturannya sudah disosialisasikan beberapa tahun, sudah lama,” tambahnya.
Seperti diketahui, sistem komandante yang digunakan PDIP membuat sejumlah caleg harus diganti. Termasuk enam caleg terpilih di DPRD Jateng.
Sejumlah pakar mengkritik sistem tersebut. Salah satunya, pakar politik UGM Arya Budi yang menilai hal itu tidak sehat.
“Itu tidak sehat menurut saya, karena kita tidak tahu performa caleg terpilih sebelum menjabat. Meskipun partai punya logikanya sendiri untuk bekerja,” kata Arya, Kamis (30/5), dilansir dari detikjogja.
Mundurnya para caleg terpilih itu, lanjut Arya, bisa jadi untuk mengakomodir caleg jagoan PDIP yang gagal melenggang ke gedung dewan.
“Mungkin saja. Saya nggak tahu, tapi partai punya nalarnya sendiri. Contoh, caleg terpilih itu ternyata caleg baru di PDIP dianggap tidak berdarah-darah, sementara ada caleg lain yang sudah lama dianggap membesarkan sehingga pantas mewakili partai, itu mungkin saja,” ujarnya. (dtc/muz)
