JATENGPOS. CO. ID, JAKARTA- Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi sorotan publik. Dia-lah biang keresahan yang disebut meminta Paskibraka putri untuk HUT RI ke-79 di IKN tahun 2024 untuk melepas jilbab.
Banyak pihak bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ketua BPIP ini? Dilansir dari Wikipedia, Yudian Wahyudi selama ini dikenal sebagai salah seorang tokoh pendidikan.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu ternyata masih menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Ia menjabat sebagai Rektor sejak 2016.
Selain itu, ia merupakan Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
Lelaki kelahiran Balikpapan, 17 April 1960 ini menamatkan pendidikan S3 dari MCGill University tahun 2002. Sebelumnya, ia menyelesaikan pendidikan S2 dan S1 di UIN Sunan Kalijaga.
Sejumlah hal yang pernah ia kerjakan antaralain mendirikan yayasan Nawesea serta mendirikat tarekat Sunan Anbia.
Pendiri Tarekat Sunan Anbia, Yogyakarta, itu juga masih tercatat aktif mengajar di UIN Sunan Kalijaga sampai sekarang.
Ada tiga mata kuliah yang diajarnya pada tahun ajaran genap 2019/2020, yakni Fikih Indonesia, Hermeneutika Islam, dan Teori Metodologi Hukum Islam.
Riwayat jenjang pendidikan Yudian sebagai berikut:
S3 – McGill University jurusan Islamic Studies. Ia mendapat gelat PhD pada 2002 lalu.
S2 – IAIN Sunan Kalijaga dengan jurusan Islamic Studies.Ia mendapat gelar MA pada 1993 lalu.
S1 – IAIN Sunan Kalijaga jursan Peradilan Agama.Yudian memperoleh gelar Dr, pada 1987 lalu.
Melahirkan satu karya publikasi yakni ‘Hukum Islam antara Filsafat dan Politik.Karya itu diterbitkan oleh Pesantren Nawesea Press pada tahun 2015.
Diberitakan sebelumnya, pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyayangkan adanya 18 calon paskibraka putri tingkat nasional yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Jokowi di IKN pada Selasa.
Ketua Umum (Ketum) PPI Gousta Feriza meminta BPIP selaku pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka memberikan klarifikasi.
“Tentunya BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila,” kata Gousta dalam konferensi pers di Kantor PPI, Jakarta, Rabu.
Menurut Gousta, kejadian ini sudah menimbulkan gejolak di berbagai daerah.
Oleh karenanya, PPI Pusat memberikan sikap menolak tegas kebijakan yang melarang Paskibraka putri mengenakan jilbab.
Dia juga berharap, BPIP mengklarifikasi soal ini agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.
“Kami, pengurus pusat meminta klarifikasi dari BPIP selaku penanggungjawab program kenapa hal ini bisa terjadi, dan kami harapkan ini adalah hal yang terakhir kali dan tidak ada lagi hal-hal seperti ini untuk upacara yang akan datang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia meminta pada saat Upacara Hari Kemerdekaan nanti semua Paskibraka yang memang mengenakan jilbab tidak lagi diminta melepaskan jilbabnya. (jan)
