JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG — Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Jawa Tengah dan Kalimantan Timur resmi menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pengembangan sektor ekonomi kreatif di kedua provinsi.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangkaian kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (6/8/2026).
Nota kesepahaman ditandatangani Ketua GEKRAFS Jawa Tengah, Berty Diah Rahmana, S.H., M.Kn., bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Ir. H. Seno Aji, M.Si., yang juga menjabat sebagai Ketua GEKRAFS Kalimantan Timur.
Dalama keterangan tertulisnya, Ketua GEKRAFS Berty Diah Rahmana, mengatakan
Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam membangun sinergi antardaerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan.
“Melalui kesepakatan tersebut, kedua pihak berkomitmen memperluas kolaborasi dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan jejaring pelaku industri kreatif, hingga pembukaan peluang investasi dan akses pasar bagi produk-produk kreatif dari Jawa Tengah dan Kalimantan Timur,” terangnya.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut kerja sama antarpemerintah daerah.
“Selain sektor ekonomi kreatif, kunjungan tersebut juga diisi dengan penandatanganan sejumlah kesepakatan strategis antara pemerintah daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), serta mitra pembangunan dari kedua provinsi,” pungkasnya.
Kehadiran GEKRAFS Jawa Tengah dalam rombongan kunjungan kerja menegaskan peran organisasi ekonomi kreatif sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas. GEKRAFS Jawa Tengah juga menjadi salah satu asosiasi yang dilibatkan dalam agenda resmi tersebut.
Melalui kolaborasi ini, hubungan antara Jawa Tengah dan Kalimantan Timur diharapkan semakin erat, tidak hanya dalam aspek pemerintahan, tetapi juga dalam pengembangan ekonomi kreatif yang mampu memberikan manfaat bagi pelaku usaha, membuka peluang kolaborasi lintas daerah, serta meningkatkan daya saing industri kreatif Indonesia di tingkat nasional maupun global. (ucl)
