JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Tengah (Jateng) merespons proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Klaten pada 15 Oktober 2026, yang diduga berkaitan dengan dugaan suap Bupati Klaten Hamenang Wajar Wismoyo.
Partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan sikap menghormati proses hukum sekaligus merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengambil langkah tegas demi menjaga integritas partai.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyatakan pihaknya menghormati sepenuhnya langkah penindakan hukum yang dilakukan KPK. Menurutnya, supremasi hukum harus menjadi landasan utama dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Sebagai partai yang taat asas dan menjunjung tinggi supremasi hukum, kami menempatkan hukum di atas segalanya. Kami meyakini institusi penegak hukum akan bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” demikian pernyataan Dolfie dalam keterangan resmi DPD PDI Perjuangan Jateng, Jumat (16/10/2026).
Ia menegaskan, peristiwa tersebut menjadi momentum bagi partai untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Seluruh kader yang mendapat amanah di lembaga eksekutif maupun legislatif diingatkan agar senantiasa menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut Dolfie, jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Karena itu, prinsip pemerintahan yang bersih (clean governance) tidak boleh sekadar menjadi slogan, melainkan harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan kebijakan.
“PDI Perjuangan senantiasa menginstruksikan dan mengingatkan seluruh kader yang mengemban amanah publik, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk selalu mengedepankan prinsip pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Tak hanya menyatakan sikap menghormati proses hukum, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah juga merekomendasikan kepada DPP PDI Perjuangan untuk mengambil langkah penegakan integritas partai melalui pemberian sanksi organisasi secara tegas.
Langkah tersebut, menurut Dolfie, akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di internal partai, termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan partai.
Rekomendasi itu menjadi penegasan bahwa partai memiliki mekanisme internal untuk menjaga disiplin dan integritas kader, terutama mereka yang menduduki jabatan publik dan memikul tanggung jawab kepada masyarakat.
Meski demikian, proses penegakan disiplin organisasi tetap harus berjalan sesuai aturan internal partai. Sementara itu, proses hukum yang ditangani KPK menjadi ranah penegak hukum yang harus dihormati dan dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Di tengah proses hukum yang berlangsung, DPD PDI Perjuangan Jateng juga memberikan perhatian terhadap keberlangsungan pemerintahan di Kabupaten Klaten. Seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Klaten diimbau tetap menjalankan tugas secara optimal agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Dolfie menekankan, dinamika hukum yang tengah menjadi perhatian publik tidak boleh membuat roda pemerintahan berhenti atau mengurangi kualitas pelayanan kepada warga.
“Kami mengimbau seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Klaten agar memastikan roda pemerintahan maupun pelayanan publik kepada rakyat tetap berjalan normal dan optimal sebagaimana mestinya,” demikian pernyataan DPD PDI Perjuangan Jateng.
Partai juga memahami bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, keberlangsungan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas seluruh aparatur pemerintah daerah.
DPD PDI Perjuangan Jateng menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kepatuhan terhadap hukum, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pernyataan resmi tersebut sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah dalam menyikapi perkembangan kasus di Klaten. Partai meminta para kader tetap menjunjung tinggi aturan, menjaga integritas, dan tidak mengabaikan tanggung jawab kepada rakyat di tengah proses hukum yang berjalan. (muz)
