JATENGPOS. CO. ID, MARANG – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi investasi melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Todotua saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (11/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Todotua menekankan pentingnya mendekatkan pelayanan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta para pelaku usaha. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala perizinan yang selama ini dihadapi investor.
Menurutnya, sistem pelayanan perizinan investasi secara nasional melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Namun, dinamika perubahan nomenklatur kementerian serta bertambahnya kewenangan dan persyaratan teknis di berbagai sektor membutuhkan koordinasi dan pemahaman yang lebih kuat hingga ke tingkat daerah.
“Kita ingin lebih dekat dengan teman-teman pemerintah daerah. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengeksekusi program dan memastikan pelayanan kepada pelaku usaha berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Salah satu langkah konkret yang menjadi perhatian adalah percepatan pengembangan kawasan industri di Jawa Tengah. Todotua menyampaikan bahwa terdapat 12 kawasan industri yang telah diusulkan dan ditargetkan dapat diregistrasi dalam waktu 30 hari.
Target tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian sekaligus mendorong bertambahnya kawasan industri yang siap mendukung masuknya investasi baru di Jawa Tengah.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat akan menerapkan pendekatan jemput bola untuk membantu pemerintah daerah maupun pelaku usaha dalam menyelesaikan berbagai persoalan perizinan.
Terkait perizinan usaha, termasuk Hak Guna Usaha (HGU), Todotua menjelaskan bahwa prosesnya tetap melibatkan kementerian dan lembaga teknis sesuai kewenangan masing-masing. Terlebih untuk investasi berskala besar dan berisiko tinggi, terdapat persyaratan teknis yang harus dipenuhi.
Karena itu, diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar proses perizinan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Todotua menambahkan, setiap jenis perizinan memiliki standar waktu penyelesaian yang berbeda, bergantung pada skala, kompleksitas, serta persyaratan kegiatan usaha. Oleh sebab itu, kepastian waktu dan transparansi proses menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan investor.
Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, mempercepat pengembangan kawasan industri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. (ucl)
