JATENGPOS.CO.ID, BOYOLALI– Keberadaan panti sosial patut mendapatkan perhatian serius. Sejauh ini, kebijakan anggaran dinilai belum berpihak secara keseluruhan kepada pelayanan panti, adanya ketimpangan antara kebutuhan dan anggaran.
Kondisi itulah yang menjadikan keberadaan pelayanan panti sosial tak bisa optimal. Hal itu menjadi pembahasan utama saat Komisi E DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Panti Pelayanan Sosial Anak ‘Pamardi Utomo’ Kabupaten Boyolali dan Panti Pelayanan Sosial ‘Wanodyatama’ Kota Surakarta pada Selasa-Rabu (16-17/10/2024).
Saat berdiskusi, terungkap bahwa kendala optimalisasi dari pelayanan kedua panti itu adalah soal keterbatasan anggaran. Di sisi lain, kebutuhan yang digunakan terbilang besar. Mulai dari kebutuhan operasional sampai pada belanja rutinitas.
Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, mengakui selama ini masalah pengelolaan panti terbilang dilematis. Untuk itu, pemerintah harus hadir sehingga pelayanan panti dapat optimal di tengah keterbatasan anggaran.
“Secara fisik, sarana dan prasarana kita bisa dan evaluasi semestinya dilakukan setiap tahun. Kita utamakan pelayanan dari negara untuk masyarakat atau penerima bantuan. Karena itu merupakan jaring pengaman sosial terbawah, yang tidak terakomodasi. Harapannya, panti sosial, apalagi milik pemerintah pelayanan bagus, sehingga memaksimalkan pelayanan,” jelasnya.
Sementara, Kepala Panti Pelayanan Sosial Anak ‘Pamardi Utomo’ Kabupaten Boyolali Shodik Wibowo mengaku selama ini pihaknya berkegiatan sesuai dengan program rutin yang dijalankan.
Program dilaksanakan untuk anak-anak binaan seperti bimbingan seni musik, bimbingan disiplin dan fisik, bimbingan baca tulis Alquran, bimbingan keagamaan dan bimbingan keterampilan sablon dengan jumlah tidak lebih dari 80 orang.
“Anggaran yang minim untuk panti sebenarnya tidak juga dirasakan panti milik Pemprov. Sejumlah daerah memiliki kesamaan kondisi yang serupa. Dengan adanya kekurangan anggaran tersebut, kami memaksimalkan apa yang ada dan membimbing anak-anak tersebut dengan sepenuh hati sehingga menjadikan anak-anak itu, setelah keluar dari sini dapat hidup mandiri dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka,” ungkap Shodik, yang juga berharap Komisi E DPRD Provinsi Jateng dapat memberikan kebijakan politik yang memperhatikan masalah panti. (nif/muz)
