JATENGPOS. CO. ID, Kota Semarang – Ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang menuntut kolaborasi lintas sektor, pendekatan terintegrasi, dan inovasi berkelanjutan. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam hal produksi pangan, namun masih dihadapkan pada persoalan struktural seperti volatilitas harga, ketergantungan impor, distribusi yang timpang, dan kurang optimalnya pengelolaan pasca-panen.
Melalui agenda nasional Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025, yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan didukung oleh Kapolri, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perdagangan, pemerintah menunjukkan langkah konkret untuk memperkuat swasembada pangan nasional, khususnya jagung sebagai komoditas strategis.
Di Jawa Tengah, agenda tersebut dikawal langsung oleh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, yang bersama Kapolda Jateng mengikuti peluncuran program ini secara daring dari Gudang Ketahanan Pangan Desa Sendang, Boyolali. Melalui pernyataan resminya, Taj Yasin menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pasca-panen, khususnya ketersediaan gudang pangan yang selama ini menjadi titik lemah dalam rantai suplai pangan nasional.
Infrastruktur Gudang : Titik Lemah yang Harus Diatasi
Dalam berbagai studi ketahanan pangan, termasuk hasil riset Gus Yasin Institute di Jawa Tengah sejak tahun 2022, salah satu masalah utama dalam sistem pangan daerah bukan terletak pada produksi, melainkan pada pengelolaan hasil panen dan distribusinya Kurangnya gudang penyimpanan menyebabkan petani kerap menjual hasil panen dengan harga rendah pada musim panen raya, sementara harga melonjak tinggi saat stok menipis karena tidak ada cadangan.
Hal inilah yang disoroti secara tajam oleh Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin :
> “Saat panen raya, kapasitas yang ada belum cukup untuk menampung seluruh hasil tanam di Jawa Tengah. Ke depan, gudang-gudang penyimpanan harus semakin banyak.” (Taj Yasin Maimoen, Boyolali, 8 Oktober 2025)
Pernyataan ini bukan hanya observasi lapangan, tetapi sebuah pernyataan kebijakan yang mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk melihat pembangunan gudang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek infrastruktur.
Keterlibatan Polri dalam membangun 18 unit gudang pangan di 12 provinsi, dengan kapasitas total 18.000 ton (termasuk kontribusi di Jawa Tengah), menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Gudang-gudang ini diproyeksikan tidak hanya untuk penyimpanan hasil jagung kuartal IV yang diperkirakan mencapai 2,29 juta ton secara nasional, tetapi juga sebagai simpul logistik regional untuk menjaga stabilitas pasokan pangan.
Kolaborasi Lintas Sektor: Kunci Keberhasilan
Salah satu kekuatan dari program ini adalah pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan :
* Polri, sebagai inisiator dan fasilitator pembangunan gudang.
* Bulog, sebagai off-taker utama hasil panen jagung.
* Kementerian Pertanian, yang memastikan dukungan teknis melalui bibit dan pupuk.
* Pemerintah Daerah, yang memfasilitasi regulasi dan interkoneksi program.
* Gapoktan dan petani lokal, sebagai pelaksana langsung kegiatan budidaya.
Model kerja lintas sektor seperti ini merefleksikan konsep governance for food security yang menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif antara negara, masyarakat sipil, dan aktor ekonomi. Wakil Presiden Gibran bahkan menekankan pentingnya inovasi dalam sistem off-taker dan pendampingan petani sebagai elemen kunci keberhasilan :
> “Saya minta Bulog lebih inovatif sebagai off-taker hasil panen. Ini penting agar produksi petani terserap maksimal dan bantuan tepat sasaran.” (Wapres Gibran Rakabuming Raka, Tangerang, 8 Oktober 2025)
Peran Jawa Tengah sebagai Pilar Pangan Nasional
Dengan luas lahan jagung di Jawa Tengah yang mencapai lebih dari 300.000 hektare, serta kontribusi signifikan dalam produksi beras, jagung, dan gula nasional, provinsi ini memegang peran penting sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
Berdasarkan data Bulog Jawa Tengah per 2 Oktober 2025, stok cadangan pangan di provinsi ini cukup mengesankan:
* Beras : 423.077 ton (cadangan pemerintah)
* Jagung : 1.567 ton
* Minyak goreng : 313.000 liter
* Gula : 5.337 ton
Namun demikian, angka-angka ini tidak boleh membuat kita lengah. Distribusi yang belum merata, keterbatasan gudang, dan fluktuasi harga di tingkat petani masih menjadi tantangan nyata yang harus ditangani secara sistematis.
Rekomendasi Strategis : Dari Gudang Menuju Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat
Berdasarkan observasi lapangan dan riset kebijakan di Jawa Tengah, Gus Yasin Institute merekomendasikan lima langkah konkret:
1. Percepatan Pembangunan dan Digitalisasi Gudang Daerah.
Setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah idealnya memiliki minimal satu gudang modern dengan sistem monitoring digital. Ini untuk mencegah penumpukan, kerusakan pangan, serta mempercepat distribusi saat terjadi kelangkaan.
2. Penguatan Koperasi Petani sebagai Mitra Off-Taker Lokal
Bulog tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada koperasi-koperasi lokal yang kuat secara manajerial dan keuangan untuk menjadi mitra dalam menyerap dan mendistribusikan hasil panen petani.
3. Keterlibatan Pemuda Tani dan Teknologi Pertanian
Sebagaimana harapan Wapres Gibran, generasi muda harus dilibatkan dalam sistem pangan modern, dari budidaya berbasis IoT, sistem gudang digital, hingga pemasaran online berbasis data pasar.
4. Reformasi Tata Niaga dan Regulasi Harga Minimum
Perlu ada kebijakan perlindungan harga di tingkat petani agar tidak terus dirugikan saat panen raya. Pemerintah harus hadir untuk menjamin harga dasar yang layak.
5. Integrasi dengan Program Pangan Murah dan Gizi Sekolah
Gudang pangan harus terhubung dengan program gizi seperti MBG dan SPPG di sekolah, serta Gerakan Pangan Murah (GPM) seperti yang diselenggarakan di Boyolali. Ini memastikan hasil panen tidak hanya tersimpan, tetapi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyat.
Apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kehadiran Wakil Gubernur Taj Yasin dalam program Penanaman Jagung Serentak adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun ketahanan pangan berbasis infrastruktur dan kolaborasi. Namun, ini baru permulaan.
Diperlukan keberlanjutan, pengawasan publik, dan partisipasi aktif semua pihak – termasuk lembaga riset, koperasi, pemuda tani, serta masyarakat sipil – untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai model ideal ketahanan pangan Indonesia.
Oleh : Gouw Ivan Siswanto, S.H., M.Th.
Senior FO Gus Yasin Intitute
