JATENGPOS. CO. ID, KARANGANYAR – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar Halaqoh Ulama Se-Eks Karisedanan Surakarta di Tawangmangu, Sabtu-Minggu, (19/10/2025). Persoalan pembangunan kawasan wisata religi Holyland di Kecamatan Gondangrejo jadi perhatian.
Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, KH. Muhyiddin menjelaskan bahwa dalam Halaqoh Ulama ini menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk kebaikan umat. MUI Jateng memberikan rekomendasi terkait sejumlah hal salah satu yang jadi perhatian yakni pembangunan Holyland di Gondangrejo.
“Terkait pembangunan Hollyland di Gondangrejo. Karena persoalan itu sudah menjadi persoalan umat, kami memberikan rekomendasi untuk Tim Pemkab Karanganyar menyelesaikan polemik pembangunan Holyland agar sesuai dengan regulasi dan tidak meresahkan masyarakat,” kata KH. Muhyiddin.
​Selanjutnya, penyelesaian terkait boleh atau tidaknya kelanjutan proyek ini diserahkan kepada Tim yang sudah dibentuk Pemerintah. “MUI menanggapi adanya keresahan umat dan meminta Pemkab menyelesaikannya,” tegasnya.
Rekomendasi lainnya yakni, agenda Silaturahmi Akbar Umat Islam yang akan dikembangkan dari tingkat Solo menjadi tingkat Jawa Tengah. Selanjutnya, ​MUI juga meminta MUI se-Eks Karesidenan Solo untuk meningkatkan silaturahmi dan kerja sama dengan pemerintah dan mengusulkan penetapan Hari Halal Nasional pada tanggal 17 Oktober, serta merekomendasikan Gelar Bapak Ekonomi Syariah Indonesia kepada K.H. Ma’ruf Amin karena gagasan, gerakan, kiprah, dan hasilnya dinilai sudah nyata dan bagus.
​”Peternakan babi haram bukan rekomendasi tapi informasi mengenai Fatwa Haram Peternakan Babi yang telah ditetapkan oleh MUI Jawa Tengah,” ungkapnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Karanganyar, KH. Badaruddin mengungkapkan bahwa Tim Pemkab Karanganyar sudah bergerak untuk menginvestigasi masalah pembangunan Hollyland. MUI Karanganyar menyatakan mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bupati Karanganyar, Rober Christanto beserta Forkompinda, yang menunjukkan komitmen luar biasa terhadap agama.
​Disebutkan KH. Badaruddin, sejumlah langkah-langkah Pemkab Karanganyar yang didukung antara lain, Penutupan peredaran miras (minuman keras) untuk konsumsi di Karanganyar, Surakarta, dan Jogja sejak bulan Juli. Kemudian, penutupan perjudian di Brujul, yang dilakukan bersama Kapolres, Bupati, dan Dandim. Lanjutnya, MUI juga melihat langkah penghentian sementara pembangunan Hollyland itu juga sebagai bentuk kepedulian pada umat.
“Semua ini sebagai hasil dari keterbukaan Bupati dan kerja sama dengan MUI, yang telah membuahkan hal-hal yang diperlukan oleh umat Islam,” ujarnya.
​Selaku Ketua MUI dan tim investigasi Pemkab Karanganyar yang ditunjuk, KH. Badaruddin menegaskan akan bekerja maksimal untuk membantu Bupati agar proses investigasi dapat berjalan sebaik-baiknya.
​”Kepada umat Islam se-Karesidenan untuk mendukung, serta memberikan sumbangan pemikiran dan perdamaian untuk masa depan,” harapnya.
​Hasil rekomendasi Halaqah Ulama dengan MUI Jawa Tengah, yang salah satunya menyimpulkan bahwa persoalan Hollyland adalah persoalan umat dan persoalan MUI itu sendiri.
​”MUI Karanganyar akan bekerja sama dengan MUI Provinsi untuk menyelesaikan persoalan Hollyland, yang menjadi topik utama dalam Halqah Ulama di Eks Karesidenan Surakarta,” tandasnya.
Dalam acara yang diikuti oleh para ulama, tokoh agama, serta pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari berbagai kabupaten/kota ini menjadi forum penting untuk memperkuat silaturahmi dan sinergi antarulama di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Wakil Bupati Karanganyar, Adhe Eliana, yang mewakili Bupati Karanganyar Rober Christanto membuka secara resmi acara tersebut. (yas/jan)
