JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Gerakan Pembaharu Sragen (GPS) geruduk kantor Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) Sragen, Rabu (6/5/2026). Massa menuding Musrenbang cuma formalitas. Sehingga suara orang miskin dan pemuda tidak pernah tersampaikan.
Anggota GPS Andang Basuki pun buka suara. Ia mengkritik durasi Musrenbang yang terlalu singkat. “Mustahil menghasilkan perencanaan pembangunan yang matang dan inklusif,” katanya. Dia juga menyorot minimnya pelibatan warga miskin.
“Kalau orang miskin tidak terlibat, di level desa saja jarang, apalagi sampai tingkat kecamatan atau kabupaten. Partisipasi mereka masih sangat minim, padahal mereka yang paling merasakan dampak kebijakan.”
Anggota GPS lain, Sri Wahono, juga menyampaikan keluhan yang sama. Menurutnya, Wilayah Ngrombo-Jekawal unggul bayar PBB, tapi jalan hancur sejak 2017. “Kami unggul soal bayar pajak, tapi pengajuan pembangunan jalan dari 2017 sampai sekarang zonk,” keluhnya.
Gorong-gorong DPU pun akhirnya dibangun pakai dana desa. “Kami butuh respon cepat, bukan sekadar janji.”
Pemuda juga jadi korban. Absennya pelibatan pemuda dalam forum resmi dan kurangnya fasilitas olahraga seperti lapangan, dinilai menjadi biang keladi minimnya prestasi anak muda di Sragen.
Kepala Bapperida Sragen, Dwiyanto, mengaku menerima kritik tersebut. Dia mengakui jika dua tahun terakhir adalah masa yang berat. “Dana transfer banyak yang dialihkan untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat,” jelasnya.
Dwiyanto mengklaim perencanaan sudah berjenjang dari desa sampai kabupaten. Janjinya, aspirasi GPS masuk kanal partisipatif untuk 2027 yang difinalisasi Juni. “Penanganan kemiskinan tetap menjadi program unggulan kami. Masukan-masukan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk memperbaiki kualitas partisipasi publik ke depan,” jelasnya. (yas/rit)
