KARANGANYAR – Pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Jawa Tengah resmi terbentuk di Gedung Wanita Karanganyar, Jumat (29/5). Menariknya, BPD se-Jateng kini dapat tugas baru, yaitu jadi garda depan mengawasi dana desa plus program prioritas nasional, dari MBG sampai Indonesia Pintar.
Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, menegaskan fungsi Abpednas beririsan langsung dengan tugas jaksa.
“Ini asosiasi BPD. Tugasnya ngawasi tata keuangan desa. Irisannya dengan kejaksaan ya karena sama-sama ngawasi. Makanya asosiasi ini dibikin untuk kerja sama membantu kejaksaan dalam mengawasi tata keuangan desa. Pencegahan,” tegas Reda.
Program “Jaga Dapur MBG” membuat BPD akan mengawasi kualitas makanan bergizi gratis yang disalurkan SPPG. Caranya simpel tapi mematikan, stiker khusus di setiap paket MBG.
“Produknya, bukan dapurnya yang diawasi. Nanti dikasih stiker. Di dalam stiker itu tinggal foto aja, langsung lapor. Langsung nge-link ke laporan ke kejaksaan dan BGN. Kalau produknya buruk, kualitasnya di bawah, atau cuma ada nasi doang enggak ada lauknya, tinggal foto atau video kirim langsung,” jelas Reda.
Begitu laporan masuk, BGN yang akan menjatuhkan sanksi. Sanksi paling berat SPPG bisa ditutup. Kejaksaan sendiri posisinya sebagai pengingat dan fasilitator sistem.
“Kalau jelek produknya bubarkan itu SPPG-nya. Kami kejaksaan memberikan fasilitas sistem dan membantu ngawasin. Produk you jelek nih,” katanya.
Pengawasan sama diterapkan ke program Indonesia Pintar. Reda menekankan beasiswa harus sampai ke yang berhak, tanpa potongan, tanpa main kenalan.
“Harapannya benar-benar sampai ke orang-orang yang membutuhkan sesuai persyaratan. Bukan hanya karena kenalan baik. Kita berusaha supaya apa yang diinginkan di pusat sampai ke bawah 100% didapat. Enggak boleh ada potongan,” ujarnya.
Sistem ini sudah berjalan. Reda menyebut laporan keracunan MBG sekarang bisa langsung ditindaklanjuti hari itu juga.
“Alhamdulillah sih yang model-model keracunan langsung bisa ditindaklanjuti, langsung ditangani. Tiap hari, setiap pelaporan langsung kita tindaklanjuti. Sedikit pun pelaporan itu akan ditindaklanjuti,” katanya.
Jateng menjadi provinsi kedua setelah Jatim yang menjalankan sistem “Jaga Desa” ini. Tujuannya, cegah masalah sebelum viral.
“Setelah kami melakukan berbagai upaya pencegahan ini, mulai menurun. Programnya bagus, hasilnya juga harus bagus. Dengan model penjagaan dan pencegahan ini jauh menurun. Dan kita mendapatkan produk dapur yang terbaik, sesuai kualitas,” pungkas Reda.
Dengan BPD di garda terdepan dan stiker pelapor di tangan warga, dana desa dan program nasional kini punya “polisi” baru yang paling dekat dengan lapangan. (yas/rit)