JATENGPOS. CO. ID, KARANGANYAR – Ketua Dewan Penasihat Golkar Karanganyar sekaligus Anggota DPR RI Komisi X, Juliyatmono, memaknai Idul Adha sebagai pengingat jati diri kader Golkar: bertakwa, bekerja, dan tidak gaduh.
“Kita ini makhluk bertuhan. Doktrin Golkar jelas: kami warga Partai Golkar adalah insan yang percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Implementasinya harus dikomunikasikan bagus,” ujarnya.
Menurutnya, makna kurban bukan sekadar menyembelih hewan. Yang harus “disembelih” justru sifat buruk manusia.
“Sembelihan hewan kurban itu harus dimaknai hakiki. Yang kita sembelih sesungguhnya adalah kesombongan, kekuasaan, kekayaan, nafsu. Itu yang kita sembelih untuk didistribusikan bagi kemaslahatan,” katanya.
Juliyatmono mengibaratkan Golkar seperti pohon beringin: rindang, meneduhkan, tanpa suara gaduh tapi memberi oksigen dan menyimpan air tanah.
“Pohon beringin itu pohon yang rindang, harus dimaknai bisa siap digunakan berteduh siapa pun. Berbangsa ini tidak boleh gaduh, tidak boleh berisik. Setenang pohon beringin yang tidak pernah bersuara tapi memberi kontribusi. Kontribusi pohon beringin apa? Oksigen, berteduhnya nyaman. Jauh lebih hakiki: bisa membawa tandon air di dalam tanah itu dasar,” ucapnya.
Dari filosofi itu, ia menegaskan DNA Golkar adalah “kekaryaan”. Partai ini tidak punya tradisi jadi oposisi. Di mana pun, Golkar harus memberi kontribusi ke pemerintah.
“DNA-nya itu kekaryaan, memberikan karya, prestasi, kontribusi kepada pemerintah. Sekalipun saat kontestasi calon yang disumpah, Golkar itu belum menang tapi setelah itu ditinggalkan ego itu kembali merapat. Apa yang bisa dikontribusikan melalui kepemimpinan sesuai hierarkinya,” tegasnya.
“Golkar tidak punya tradisi untuk oposisi atau berlawanan. Kita ini negara presidensial. Eksekutiflah yang mengambil peran strategis dan penting maka harus kita bantu, kita berikan masukan yang konstruktif agar keberaniannya betul-betul bisa mengangkat masyarakat punya harapan bisa ke arah baik punya masa depan,” lanjutnya.
Menjelang pemilu, Juliyatmono meminta struktur Golkar beres dari sekarang. 2026 dipakai untuk konsolidasi organisasi sampai tingkat desa. 2027 baru bicara gagasan dan program.
“Ini masa-masa konsolidasi, penataan supaya organisasinya aman. Harapan kita di 2026 konsolidasi sudah tuntas sampai tingkat desa-desa juga terbentuk dengan baik. Baru mulai 2027 kita mulai konsolidasi gagasan, program itu sudah mulai harus dibangun,” jelasnya.
Soal kader, ia menekankan keterwakilan 30% perempuan wajib dipenuhi sesuai putusan MK. Kualitas, bukan sekadar kuota.
“Mencari kader perempuan itu penting dan yang utama punya talenta punya panggilan untuk mengabdi. Karena sejatinya semua anggota parlemen baik Bupati dan Provinsi Pusat itu relatif semua terpanggil. Tidak ada untungnya secara materi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung revisi UU Pemilu dan UU Parpol kemungkinan dibahas 2027. Tapi prinsipnya tetap: pergantian kepemimpinan lewat pemilu, yang menang harus “let go” dan tidak membuat gaduh dengan wacana inkonstitusional.
“Proses pergantian kepemimpinan itu harus regulasinya lewat pemilu. Pemilu ya tahapan pemilu itu siapa yang paling layak dipilih oleh rakyat melalui mekanisme itu. Kalau sudah terpilih ya harus let go. Ini harus terus dikampanyekan, disosialisasikan. Jangan gagasan-gagasan yang insidental yang membuat gaduh,” pungkasnya. (yas/jan)