JATENGPOS.CO..ID, KARANGANYAR – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Karanganyar menyampaikan pandangan terhadap Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna, Senin (29/6).
Anggota Fraksi Demokrat, Murdiyanto, menyatakan pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur di Karanganyar masih didominasi dana transfer pusat. Namun ia mengapresiasi tren penguatan Pendapatan Asli Daerah PAD yang realisasinya melampaui target.
Berdasarkan data APBD 2025, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Karanganyar berada di angka 30,66 persen. Rasio ini dihitung dari perbandingan PAD terhadap total pendapatan transfer pusat sebesar Rp1,725 triliun.
“Katagori rendah menuju sedang dengan pola hubungan konsultatif. Angka 30,66 persen menunjukkan pembiayaan pembangunan masih didominasi dana transfer pusat, namun kapasitas PAD menunjukkan tren penguatan dibanding tahun fiskal sebelumnya,” jelas Murdiyanto.
Sementara Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tercatat 22,7 persen dari total pendapatan daerah Rp2,329 triliun. Kategori cukup. Artinya, Pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki fleksibilitas fiskal yang cukup untuk mengalokasikan program mandiri di luar anggaran operasional pusat.
Rasio Efektivitas PAD justru mencapai 106,46 persen. “Kategori efektif. Realisasi akhir PAD menyentuh 106,46 persen. Semoga peningkatan PAD ini tidak memberatkan masyarakat,” tambahnya.
Murdiyanto mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi sektor pariwisata. Sesuai julukan Bumi Intanpari, Karanganyar dinilai memiliki potensi besar di bidang tersebut.
“Kami berharap pengelolaan pariwisata yang ada di Karanganyar dapat mendongkrak dan mendorong pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Ia mengusulkan penerapan sistem digital atau elektronik untuk pengelolaan retribusi pariwisata. Sistem digital dinilai mampu mengurangi kebocoran dan meningkatkan keterkelolaan keuangan.
“Dengan digital, seberapapun pemasukan akan terkelola dengan baik. Namun kita juga harus berpikir bahwa digitalisasi belum tentu mampu diselenggarakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat menengah ke bawah pastinya lebih nyaman dengan sistem kupon atau retribusi manual,” katanya.
Anggota Fraksi Demokrat lainnya, Suwanto, turut menyoroti ketergantungan anggaran terhadap bantuan keuangan pusat. Ia mengapresiasi peningkatan pembangunan dan PAD, tetapi menekankan pentingnya penertiban di sektor pariwisata.
“Setiap restribusi khususnya di tempat-tempat wisata harus berdigitalisasi. Ini untuk mengurangi kebocoran PAD yang ada di Karanganyar. Seharusnya itu harus ditertibkan,” ujar Suwanto.
Dengan sistem digital, pemerintah dapat memantau secara langsung kemajuan dan realisasi PAD dari sektor pariwisata.
Fraksi Demokrat berharap eksekutif dan legislatif terus bersinergi meningkatkan PAD agar kesejahteraan masyarakat Karanganyar semakin meningkat. (yas/rit)
