JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Menindaklanjuti laporan warga dan temuan menu makanan yang kurang layak, Komisi D DPRD Kabupaten Karanganyar melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Jati, Kamis (20/8).
Sidak dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan dapur berjalan sesuai standar, mulai dari kualitas bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pengelolaan limbah.
Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Ali Akbar, mengatakan sidak dilakukan setelah muncul persoalan pada menu daging ayam yang akan dibagikan kepada penerima manfaat. Dari hasil pengecekan, sekitar 300 porsi ayam terindikasi mengalami perubahan aroma sehingga distribusinya dibatalkan.
“Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keamanan pangan dan kesehatan penerima manfaat,” kata Ali.
Komisi D meminta pengelola SPPG melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok. Mulai dari pemilihan pemasok, penerimaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga pengawasan kualitas sebelum makanan didistribusikan.
Komisi D juga merekomendasikan agar SPPG Jati mencari pemasok yang lebih kompeten dan mampu menjalankan Standar Operasional Prosedur secara konsisten.
“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Sistem dari hulu sampai hilir harus diperbaiki, terutama pengawasan bahan baku dan kualitas makanan sebelum didistribusikan,” tegas Ali.
Selain kualitas makanan, Komisi D juga menyoroti kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah SPPG Jati. Sorotan ini muncul setelah adanya laporan warga terkait sanitasi dan pengelolaan limbah yang dinilai belum memenuhi standar.
Ali menyebut, meski pihak SPPG telah melakukan perbaikan dalam beberapa bulan terakhir, kualitas hasil pengolahan limbah tetap harus diuji secara berkala. Parameter seperti kadar COD dan BOD harus sesuai ketentuan yang berlaku.
Komisi D juga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar memberikan pendampingan teknis kepada pengelola SPPG, khususnya terkait sanitasi, kebersihan dapur, dan pengelolaan limbah.
“Perbaikan sudah dilakukan, tetapi nanti akan kita cek lagi hasilnya. Dinas Kesehatan juga kami minta melakukan pendampingan agar pengelolaan sanitasi benar-benar sesuai standar,” ujarnya.
Dalam sidak tersebut, Komisi D juga memberikan rekomendasi terkait fasilitas dapur. Salah satunya adalah penambahan pendingin ruangan. Suhu dapur dinilai masih kurang dingin meskipun saat ini telah tersedia tiga unit AC.
Kepala SPPG Jati, Abra Yodha Arya, menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi tersebut. “Sesuai rekomendasi Komisi D kami akan menambahkan AC. Tadi katanya masih kurang dingin, walaupun kami sudah pakai 3 AC di dalam,” terang Abra.
Terkait pemasok, Abra membenarkan pihaknya telah memutus kontrak dengan supplier yang bermasalah selama tiga hingga empat bulan terakhir. Pemutusan dilakukan karena persoalan ketersediaan stok. Ia memastikan tidak ada denda yang dibebankan ke negara dan seluruh kerugian menjadi tanggung jawab mitra.
“Kami sudah putus kontrak supplier yang kemarin bermasalah,” tambahnya.
Untuk persoalan IPAL, Abra memastikan proses perbaikan terus berjalan. “Semua masalah terkait sanitasi dan instalasi IPAL saat ini sedang on progress perbaikan. Kami berkomitmen menyediakan dapur yang sesuai SOP,” sambungnya.
Pihak SPPG Jati juga memastikan distribusi makanan hanya dikirim ke sekolah yang pada hari tersebut melaksanakan kegiatan belajar. Tidak ada sistem rapel atau penggantian untuk sekolah yang sedang libur.
Ali Akbar menegaskan, pengawasan DPRD tidak hanya pada jumlah makanan yang tersalurkan. Keamanan pangan, kebersihan, dan standar kesehatan dalam proses pengolahan juga menjadi perhatian utama.
Komisi D berencana melakukan pengecekan ulang terhadap sejumlah rekomendasi yang telah diberikan, termasuk hasil perbaikan IPAL, sistem pengawasan bahan pangan, dan kesiapan fasilitas dapur SPPG Jati. (yas/rit)
