JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO – Setelah menanti selama sembilan tahun, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akhirnya resmi meluncurkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan melalui Penandatanganan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah dan Stakeholder.
Acara ini dilangsungkan di Aula Ki Hajar Dewantoro, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo, Senin (09/11), dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, Havid Danang PW.
Langkah strategis ini merujuk pada amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020, dan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023.
Kehadiran ULD Pendidikan Sukoharjo kini menjadi wujud layanan nyata lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bapperida, DPPKBP3A, BKPSDM, RSUD Ir. Soekarno, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, hingga Perkumpulan SEHATI Difabel Sukoharjo.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, Havid Danang menjelaskan bahwa kehadiran lembaga ini akan memutus kendala koordinasi yang selama ini kerap dihadapi oleh satuan pendidikan.
“Selama ini sekolah menerima siswa disabilitas, tapi tidak tahu harus minta koordinasi ke mana. Dengan ULD Pendidikan ini, sekolah tidak lagi berjalan sendiri, ada yang mendampingi, ada yang mengasesmen, ada yang menyediakan Guru Pembimbing Khusus,” ujar Havid.
Berdasarkan dokumen perjanjian kerja sama, ruang lingkup ULD Pendidikan ini mencakup identifikasi dan asesmen peserta didik penyandang disabilitas, penyediaan layanan kesehatan dan terapi, pendampingan psikososial, hingga peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
Sementara itu, Ketua Perkumpulan SEHATI Sukoharjo, Edy Supriyanto, menyambut baik peluncuran ini dan menekankan pentingnya keterlibatan kaum difabel dalam setiap perumusan kebijakan pendidikan.
“Tidak ada lagi kebijakan tentang disabilitas tanpa disabilitas. SEHATI memastikan ULD Pendidikan ini benar-benar menjawab kebutuhan kami di lapangan, bukan hanya di rapat,” ujar Edy Supriyanto.
Melalui peresmian ULD Pendidikan ini, orang tua maupun kepala sekolah di Sukoharjo kini dapat mengajukan asesmen, meminta pendampingan Guru Pembimbing Khusus (GPK), serta melaporkan hambatan aksesibilitas sekolah untuk ditindaklanjuti bersama.
Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan ekosistem pendidikan inklusif yang ramah bagi seluruh anak tanpa terkecuali. (dea/rit)
