Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Libatkan Kelompok Kesenian

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang M. Talkhis memberikan sambutan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif. FOTO:IST/DOK.BAWASLU

UNGARAN. JATENGPOS.CO.ID- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Semarang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema “Mari Bangkit Bersama Awasi Pemilu 2024 Untuk Wujudkan Pemilu Bermartabat Melalui Seni dan Budaya” di Hotel Terra Cassa, Bandungan, kemarin.

Kegiatan yang dihadiri oleh kelompok seni dan budaya, Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) se- Kabupaten Semarang ini bertujuan untuk mengajak kelompok seni dan budaya untuk melakukan pengawasan partisipatif guna mensukseskan pemilu yang bermartabat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang M. Talkhis dalam sambutannya mengatakan terdapat potensi pelanggaran pemilu dengan memanfaatkan seni dan budaya, Di kabupaten Semarang pernah ada pagelaran wayang ditumpangi politik.

“Pada masa kampanye Pemilu 2019 ada pagelaran wayang kulit di salah satu desa menghadirkan dua calon legislatif yaitu calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan calon anggota DPRD Kabupaten Semarang. Mereka menumpangi kegitan itu untuk menyampaikan sumbangan dan sudah diproses sampai pengadilan.”


Baca juga:  Orari Dan Rapi Purworejo Bergabung Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019

Untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali, Talkhis menambahkan, Bawaslu Kabupaten Semarang sering berkomunikasi dengan kelompok seni dan budaya untuk menyamakan persepsi terkait potensi kegiatan-kegiatan seni dan budaya apabila ditumpangi oleh kepentingan politik ini bisa menjadi pelanggaran pidana pemilu maupun pelanggaran administrasi pemilu.

Hadir juga Farid Zamroni dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) sebagai narasumber pada kegiatan ini. Dalam paparannya Farid menjelaskan potensi dis/mis informasi yang akan terjadi di tahun-tahun politik seperti ini akan sangat banyak, berkaca dari pemilu 2019 kemarin banyaknya berita bohong untuk saling menyerang satu sama lain peserta Pilpres 2019.

“Berkaca dari Pemilu 2019 yang ada di data kita itu ada sekitar 1.221 berita bohong, ini polanya saling serang antar pendukung peserta Pilpres 2019. Pada pemilu 2024 nanti pasti juga akan ada saling serang antar pendukung ini dengan berita bohong, pada tahun 2023 sampai dengan bulan Maret di data kita sudah ada 664 berita bohong.”

Baca juga:  Wow...MUI Persilahkan Jokowi Gunakan Dana Haji Rp 35 Triliun Lebih

Farid menambahkan, untuk mengurangi kegaduhan dimasyarakat karena efek dari berita bohong tersebut, kita diminta untuk bisa menyaring berita-berita yang ada di internet dan memberikan perlawanan terhadap berita bohong tersebut dengan memberikan data-data yang valid. (ril/muz)