JATENGPOS.CO.ID, Jakarta – Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak akan bisa bertahan hingga terus berkelanjutan tanpa adanya upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan pada masyarakat, kata pakar dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Teguh Dartanto.
“Tanpa promotif, preventif, sistem ini dijamin ngga akan sustain, kalau memang ngga mau terapkan promotif preventif sistem ini ngga akan sustain,” ujar Teguh Dartanto di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia tanpa adanya upaya pencegahan penyakit dan edukasi promosi kesehatan kepada masyarakat, jumlah peserta JKN yang sakit akan terus bertambah banyak dan akan terus menerus membebani program JKN.
Hal itu akan berdampak pada terus meningkatnya jumlah iuran dari tahun ke tahun dikarenakan kasus penyakit di masyarakat yang meningkat dan penggunaan fasilitas JKN-KIS yang juga akan melonjak. Dia memperhitungkan defisit BPJS Kesehatan bisa mencapai Rp60 triliun pada 2030.
“Simulasi yang kita lakukan menyimpulkan bahwa satu-satunya cara membuat sistem ini sustainable adalah mengurangi angka kesakitan, sudah itu saja,” tambah Teguh.
Dia menyampaikan sistem jaminan kesehatan sosial tanpa promotif preventif juga dilakukan di Taiwan yang menyebabkan kenaikan iuran dalam beberapa tahun. Negara Taiwan kerap menaikkan besaran premi setiap dua tahun sekali dikarenakan defisit yang terus berulang.
Defisit pada keuangan penyelenggara program jaminan kesehatan sosial yang terjadi di Taiwan juga dapat terlihat di Indonesia. Teguh menyebut sejak 2014 iuran JKN pernah mengalami kenaikan pada 2016, dan kemudian kembali ada wacana kenaikan iuran pada 2019 yang akan dilaksanakan 2020.
Jika hal ini terus berlanjut tanpa ada upaya promotif dan preventif, menurut Teguh defisit akan terus terulang dan kenaikan besaran tarif iuran akan terus terjadi.
“Kesimpulannya adalah keberlanjutan keuangan pada sistem ini tergantung dari promotif dan preventif care,” kata Teguh. (fid/ant)
