Zulhas Janji Atasi Minyak Goreng, Hadi Hadapi Mafia Tanah

Pada perombakan kabinet Rabu (15/6), Presiden Jokowi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan; dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Foto : Antara

JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – Presiden Jokowi pun melantik dua figur menteri dan tiga figur wakil menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara.

Dua orang menteri yang dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 yaitu di Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan; dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Presiden Jokowi juga melantik tiga wakil menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Ketiganya Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan; dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN

iklan

Menurut Presiden Jokowi, Zulkifli Hasan memiliki rekam jejak dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perdagangan di Tanah Air khususnya soal kebutuhan pokok di dalam negeri.

Baca juga:  ICMI Diharapkan jadi Pemersatu Bangsa

“Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan ‘track record’ yang panjang. Saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat,” ujar Presiden Jokowi usai pelantikan.

Zulkifli Hasan pun menyatakan kesiapan-nya untuk menjalankan tugas dan mengaku akan segera menyelesaikan masalah ketersediaan minyak goreng.

“Saya kira ‘back ground’ pengalaman saya yang panjang tentu akan membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng di manapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting sebenarnya,” ucap Zulkifli.

Segera setelah melakukan serah terima jabatan (sertijab) di Kementerian Perdagangan, Zulkifli ingin menerapkan strategi khusus untuk mengatasi minyak goreng.

“Salah satu contoh ya, kan minyak goreng subsidi itu, (misalnya) pakai mobil besar, tentu tidak mudah, tapi saya dengar terakhir sudah dibikin kemasan walau pun kemasan sederhana. Itu saya usul sebulan yang lalu. Saya ketemu beberapa kawan, saya mengatakan ‘Ya kalau pakai tangki susah, sulit, dan itu bisa bocor banyak, tapi kalau dikasih bisa sampai ke mana-mana, tinggal nanti distribusi dan yang berhak’,” tambah Zulkifli.

Baca juga:  Begini Cara Zulkifli Menangkan Sudirman-Ida

Zulkifli menyebut dengan cara itu masyarakat dapat memperoleh akses ke minyak goreng subsidi dengan lebih mudah.

“Kasih saya kesempatan, (saya) mau belajar, tapi belajar cepat, karena pengalaman saya kan 20 tahun. Saya kira satu hari lihat sebentar mudah2an bisa langsung,” tutur Zulkifli.

Selain Zulkifli Hasan, Presiden Jokowi menilai pengalaman Hadi Tjahjanto sebagai mantan Panglima TNI periode 2017-2021 menjadikannya memiliki penguasaan di bidang teritori. Hadi juga dinilai Presiden Jokowi sebagai seseorang yang teliti dalam bekerja di lapangan sehingga diyakini mampu menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air.

“Tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN,” ucap Presiden.

Baca juga:  Waspada Potensi Erupsi, BNPB Pantau Kesiapsiagaan Daerah Sekitar Gunung Merapi

Menanggapi hal tersebut, Hadi pun mengatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menyelesaikan masalah pertanahan, khususnya soal sertifikat rakyat yang hingga saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari total target 126 juta sertifikat.

“Itu target pertama yang segera saya realisasikan. Namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut,” kata Hadi.

Tak hanya masalah sertifikat tanah, Hadi juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa tanah termasuk masalah pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hadi pun berharap target tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

“Insya Allah dalam waktu dekat kita akan sampaikan target berapa hari itu sudah bisa terealisasi,” tegasnya. (ant/rit)

iklan