JATENGPOS.CO.ID, KAJEN – Sejumlah penyakit menahun alias persoalan pada pengelolaan keuangan daerah terungkap dalam gelaran Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Daerah di Kabupaten Pekalongan. Penyakitnya antara lain, keterserapan APBD yang banyak dialokasikan untuk belanja pegawai ketimbang untuk pembangunan. Politik anggaran dan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah yang tak kompeten.
‘’Memang, kalau berbicara tentang tata kelola keuangan daerah secara makro, Ibu Menteri Keuangan pernah mengatakan bahwa ada dua masalah besar yang ada kaitannya dengan APBD maupun APBN nasional,’’ kata Pj Sekda Budi Santoso saat Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Daerah di Aula Lantai 1 Setda, Rabu (24/11).
Budi Santoso memaparkan permasalahan yang menurutnya menjadi penyakit menahun pada pengelolaan keuangan daerah. Terkait permasalahan makro tentang tingkat keterserapan APBD yang banyak dialokasikan untuk belanja pegawai daripada untuk pembangunan daerah yang ditujukan langsung kepada masyarakat. ‘’Terkait belanja, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai. Pos-pos yang harusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sebagainya,’’ tuturnya.
Untuk itu, Pj Sekda Budi Santoso berharap seluruh aparatur di Pemkab Pekalongan, yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah, bisa lebih meningkatkan kompetensi dan kualitas diri. Sehingga pengelolaan keuangan bisa lebih efektif dan efisien lagi.
Selanjutnya, masalahan politik anggaran. Biasanya disebabkan karena wakil rakyat akan memprioritaskan aspirasi dari masyarakat yang berada di daerah pilihannya (Dapil) masing-masing. Sehingga pemerataan pembangunan di setiap daerah sulit dicapai. ‘’Memang secara politis para wakil rakyat itu dipilih untuk mewakili kita atau mewakili masyarakat di daerah masing-masing. Mereka tentu akan menyerap aspirasi bila masyarakat butuh sesuatu. Prioritas yang dibutuhkan masyarakat di tempat daerah pilihan (dapil). Hal itu terjadi karena mereka mempunyai hak budgeting di APBD,’’ jelasnya
Permasalahan lain, terkait permasalahan teknis. Dimana kualitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah itu biasanya belum kompeten. Sehingga menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan di setiap daerah. Semua permasalahan tata kelola keuangan daerah itu bisa menjadi gambaran bagi setiap aparatur negara peserta bimtek untuk lebih meningkatkan tingkat keefisien dan keefektifan dalam mengelola keuangan daerah di Kabupaten Pekalongan. ‘’Pola kerja dan kompetensi yang kurang, harus kita tingkatkan. Kita kelola dengan belajar otodidak, hari ini adalah pembelajaran yang sedikit resmi. Teeruslah belajar, supaya kita bisa mewujudkan pelayanan yang prima pada masyarakat,’’ imbuh Budi. (had/didik)
