JATENGPOS.CO.ID, – G20 dibentuk tahun 1999 dengan tujuan mempercepat pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Awal mula hadirnya G20 adalah pengembangan kerjasama G7, yaitu pertemuan tingkat menteri keuangan dan bank sentral yang beranggotakan negara-negara maju. Diantaranya Inggris, Amerika, Jepang, Kanada dan Italia. Setelah itu, bertambah satu anggota, Rusia dan menjadi G8. Hingga saat ini beranggotakan 20 Negara (termasuk Indonesia) yang dianggap mewakili negara maju dan berkembang serta perwakilan Uni Eropa, IMF dan Bank Dunia. G20 merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen PDB dunia.
Indonesia sebagai salah satu anggota G20 mendapat kepercayaan memegang presidensi G20. Presidensi G20 Indonesia dimulai tahun 2022 setelah penyerahan estafet kepemimpinan diberikan kepada Presiden Joko Widodo di Roma, Italia pada Oktober 2021. Ini pertamakalinya Indonesia dipercaya menjadi Presidensi, setelah keanggotaan Indonesia sejak 1999. Pada saat itu, Indonesia sedang dalam masa perbaikan ekonomi akibat krisis 1998 dan dinilai sebagai kekuatan besar ekonomi Asia.
Presidensi G20 ini diberikan bergantian setiap tahun pada setiap anggotanya. G20 tidak memiliki pusat kesekretariatan tetap seperti PBB ataupun Uni Eropa, pusat kesekrertariatan G20 tergantung pada masing-masing negara yang memegang presidensi. Tugas negara yang memegang Presidensi G20 adalah mempersiapkan forum pertemuan G20 di tahun selanjutnya, serta memimpin kelompok yang berisi tiga negara yang memegang presidensi sebelum, sekarang, dan tahun selanjutnya atau biasa disebut Troika. Tujuanya memastikan transparansi, keadilan, dan kesinambungan dari forum presidensi satu ke presidensi lainya.
Forum G20 pada tahun 2022 akan diselenggarakan di Indonesia bertajuk Recover Together Recover Stronger. Tema ini diambil karena pada forum G20 di Indonesia nanti diharapkan menjadi momentum bagi negara G20 untuk bangkit bersama dari keterpurukan akibat Pandemi Covid-19. Ada tiga isu prioritas yang menjadi pilar utama yang akan dibahas di forum G20 di Bali pada 30 – 31 Oktober mendatang. Tiga isu itu, arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi yang berkelanjutan.
Presidensi G20 yang dipercayakan pada Indonesia ini merupakan sebuah kesempatan langka dan berharga. Maka, perlu perencanaan yang baik agar Indonesia bisa memaksimalkan kesempatan Presidensi G20 ini. Saat ini, Pemerintah Indonesia sudah gencar mempersiapkan gelaran forum G20 di Bali. Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengenai panitia penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga telah membagi koordinasi setiap Kementrian. Untuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, bertugas mempersiapkan forum G20 yang berkaitan masalah keuangan serta Kementerian Perekonomian dan Kementrian Luar Negeri mempersiapkan terkait isu-isu non keuangan.
Pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan situasi Pandemi Covid-19 yang bisa saja berubah. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang bisa menekan penyebaran Covid-19 agar penyelenggaraan forum G20 di Bali berjalan lancar. Presidensi G20 ini menjadi potensi untuk Indonesia membawa kepentingan nasional ke kancah internasional. Sekaligus kesempatan Indonesia menunjukkan kemampuannya memimpin pemulihan ekonomi dunia akibat Pandemi Covid-19. Forum G20 juga menjadi kesempatan para pengusaha Indonesia untuk mengenalkan produk unggulan serta membuka kerja sama dengan pengusaha asing.
Saat forum G20 nanti, mata dunia akan tertuju pada Indonesia. Maka pemerintah perlu kebijakan-kebijakan yang dapat menjaga citra Indonesia di mata dunia sekaligus menarik perhatian para pebisnis dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mempermudah dan menarik investasi asing. Selain itu, forum G20 bisa menjadi ajang memperkenalkan wisata dan budaya Indonesia. Apalagi, forum G20 digelar di Bali yang notabene tujuan wisata favorit. Pemerintah Pusat perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Bali agar momen forum G20 bisa meningkatkan pariwisata di Indonesia. Ujungnya, ekonomi negara dan masyarakat Indonesia meningkat.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi menyebut ada tiga manfaat yang akan didapat Indonesia. Yaitu, membuka peluang konsumsi produk domestik sampai Rp 1,7 Trilliun, menambah produk domestik bruto sampai Rp 7,47 Trilliun dan perlibatan 33.000 tenaga kerja di sektor industri di masa depan. Berbagai manfaat yang akan didapat Indonesia ini, tentu butuh perencanaan matang agar benar benar tercapai. Pemerintah bersama seluruh masyarakat Indonesia harus berkolaborasi dan berkontribusi mensukseskan forum G20 di Bali. (*)
Oleh :
Ary Pradana Fitranta Wibawa dan Hanif Musyaffa
Mahasiswa Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
