JATENGPOS.CO.ID, PEKALONGAN – Persoalan ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi persoalan yang harus segera dibenahi. Banyak daerah yang sudah maju baik infrastruktur maupun sarana pendukung lain, namun disisi lain ada daerah yang masih terbatas, seperti jalan yang belum bagus dan lain sebagainya.
Persoalan ini menurut Wakil Ketua DPRD Jateng H Sukirman SS harus segera diselesaikan oleh pemerintah daera. “Kami menekankan pentingnya pembangunan merata di wilayah Jawa Tengah ini, pembangunan bisa merata dan menyentuh semua lapisan masyarakat, tidak hanya di perkotaan saja,” ujar Sukirman.
Saat ditemui usai melaksanakan kegiatan bersama masyarakat Kota Pekalongan, Sukirman menegaskan, pembangunan yang merata akan dapat menciptakan rasa keadilan ditengah masyarakat, Dan ini harus bisa dilakukan pemerintah daerhan baik provinsi, maupun kabupaten dan kota di Jawa Tengah ini.
“Pembangunan berkeadilan untuk mensejahterakan masyarakat, itu harus bisa menjadi fokus perhatian pemda di provinsi ini,” kata Sukirman. Dia mengungkapkan, pada dasarnya pembangunan di wilayah Jateng ini baik di kabupaten dan kota sudah cukup bagus, hanya saja masih belum merata.
Pasalnya, masih banyak daerah di kabupaten dan kota yang tertinggal dari segi pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perhatian pemda supaya dapat ditingkatkan dan fokus membangun daerah pelosok yang minim sentuhan agar pembangunan itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
“Apalagi Jateng ini merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di tanah air, jadi pembangunan harus digencarkan dan lebih merata lagi,” tukasnya. Sementara itu keberhasilan dalam melaksanaan pembangunan daerah sejatinya pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan setiap program pembangunan.
Namun diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat di dalamnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Keterlibatan masyarakat harus dikedepankan agar program yang dilaksanakan tepat sasaran.
Menurut Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, berbagai upaya pemerintah dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan perlahan telah membuahkan progress yang cukup signifikan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kota yang belum terselesaikan.
Diantaranya banjir, sampah, aspek ekonomi berupa pembangunan pasar Banjarsari, dan aspek kesejahteraan sosial berupa kemiskinan, pengangguran, dan kualitas pendidikan serta aspek kesehatan.
Walikota menyebutkan bahwa, keterlibatan masyarakat luas, merupakan salah satu kunci yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat ke dalam proses pembangunan, maka usulan yang berasal dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan daerah.
Menurutnya, arah kebijakan pembangunan Tahun 2023 tidak boleh lepas dari RPJMD Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, dan RKP Pemerintah Pusat Tahun 2023, serta evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya, yang memfokuskan terhadap semua sektor pembangunan,termasuk di dalamnya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, infrastruktur perkotaan dan permukiman, perekonomian berbasis potensi unggulan, pelestarian budaya, dan jugatata kelola pemerintahan.
“Ada beberapa keterlibatan masyarakat yang bisa mendukung bagaimana program ini berjalan maksimal, jangan hanya masyarakat cuek, tidak peduli/abai, sehingga pembangunan tidak akan jalan (akan seperti ini terus),” terangnya. (sgt/anf)
