JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN– Bupati Semarang H Ngesti Nugraha mengatakan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Semarang memiliki peran besar bagi berjalannya pembangunan daerah.
Pernyataan itu disampaikan saat memberikan sambutan pelantikan pengurus PPDI Kabupaten Semarang masa bakti 2023-2024 di aula Pusdik Binmas Lemdiklat Polri di Banyubiru, Sabtu (22/6/2024). Ia berharap seluruh anggota PPDI dapat guyub rukun melayani masyarakat.
“Selama ini perangkat desa juga telah mendukung situasi kondusif di Kabupaten Semarang. Sehingga proses pembangunan dapat berjalan baik,” ujarnya.
Disebutkan Ngesti Nugraha, penggunaan dana APBD Kabupaten Semarang saat Covid-19 direfocusing untuk penanganan Covid sehingga terhenti pembangunan sarana fisik di Kabupaten Semarang. Baru tahun 2023 dilakukan pengerjaan berbagai infrastruktur.
“Saat ini alokasi APBD sebesar 40 persen dialokasikan untuk Pilkada yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 60 miliar. Sisanya sebesar 60 persen kita gunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan,” ujarnya.
Pemkab berusaha bersama-sama dari peningkatan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) untuk Kepala Desa, perangkat desa, dan tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tahun 2024 ini lebih ditingkatkan.
“Kita hitung selama 12 bulan jumlahnya cukup besar. Selain itu, di 2024 ada edaran surat dari MenPAN-RB bahwa kabupaten/kota seluruh Indonesia diwajibkan mengangkat PPPK yang saat ini sudah menjadi non ASN. Ada 1.034 orang dan untuk CPNS ada 147 orang. Kalau kita hitung di rapat badan anggaran kemarin membutuhkan sebesar Rp 95 miliar,” jelasnya.
Berkat bantuan kerja keras semua jajaran Pemkab, lanjut Bupati, Indek Pembangunan Masyarakat (IPM) Kabupaten Semarang naik jadi 75,13 persen di atas IPM Provinsi Jawa Tengah, juga BPJS Kesehatan sejak tahun 2023 sudah UHC (Universal Health Coverege).
“Artinya dengan UHC setiap warga masyarakat yang sakit belum punya kartu BPJS atau sudah punya tapi pembayaran macet sekarang bisa mengurus langsung jadi. Biasanya butuh waktu 14 hari sekarang cukup 10 menit sudah jadi. Pembayaran ditanggung APBD Kabupaten Semarang,” ungkapnya.
Biaya dialokasikan untuk BPJS Kesehatan tahun ini sebesar Rp 49,4 miliar, di tahun 2025 mendatang diperkirakan akan ditambah sesuai kebutuhan menjadi sekitar Rp 51 miliar. Keuntungan memiliki BPJS Kesehatan, seperti ibu-ibu yang operasi cesar misalnya, biaya normal harus dikeluarkan sebesar Rp 16 – 18 Juta, tapi dengan menggunakan BPJS tidak bayar alias gratis.
“Kita berusaha menyisir dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan bersama tim kita upayakan perusahaan yang belum maksimal membayar iuran untuk tenaga kerjanya segera dibayar agar tidak memakai dana APBD,” tambahnya.
Tenaga kerja non formal menurut Bupati juga bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan, seperti pembantu rumah tangga, tukang ojek, buruh pasar, dengan dibantu Pemkab. Termasuk juga seluruh anggota Linmas Kabupaten Semarang yang belum mengurus agar segera mendaftar dan memiliki BPJS.
Pencapaian tak kalah penting, BPJS Ketenagakerjaan meraih predikat Juara Kedua setelah Kabupaten Boyolali dalam hal penanganan masalah BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemda.
“Seluruh anggota Linmas selain mendapatkan jaminan kesehatan gratis juga kita berikan insentif meski tidak seberapa dan hanya setahun sekali, tapi cukup membantu. Begitu juga Tim Penggerak PKK kita berikan insentif,” ungkap Ngesti Nugraha.
Terkait dengan kemiskinan sejak pasca Covid-19 terus mengalami penurunan, saat ini masuk peringkat ke-6 terendah se-Jawa Tengah. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem, salah satu program yang telah dilaksanakan renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) sebanyak 743 unit rumah.
“Tahun ini mendapat batuan dari Menteri PUPR langsung, dan merupakan pertama kali se-Indonesia di Kabupaten Semarang mendapatkan bantuan RTLH sebanyak 500 unit rumah. Beriringan dengan pencapaian ini, angka stanting turun drastis tinggal 3,2 persen. Kita keroyok bersama-sama menggerakan semua instansi hingga stunting turun, saat ini terendah ketiga se-Jawa Tengah setelah Kota Semarang dan Demak. Begitu juga pengangguran turun dari 5,02 persen menjadi 4,06 persen,” tandasnya.
Ketua PPDI Kabupaten Semarang Aziz Sulton Abidin mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Termasuk membantu memberikan jaminan kesehatan terutama kepada warga yang memiliki pekerjaan informal. Langkah itu dipertegas dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dan Baznas Kabupaten Semarang untuk bekerja sama.
“Kami akan mendukung program ‘Kabupaten Semarang Melindungi’ atau Kamar Lindung agar kesejahteraan bersama dapat tercapai,” katanya usai pelantikan.
Pola gotong royong dalam “Kamar Lindung” akan memungkinkan seseorang untuk menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan seorang pekerja informal yang membutuhkan.
Menurut Aziz Sulton PPDI akan berfungsi sebagai mitra strategis pembangunan desa. Termasuk berperan aktif dalam pemanfaatan dana desa melalui berbagai forum musyawarah. Sehingga hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Selain mengedepankan mutu pelayanan publik, pihaknya juga tetap memperhatikan kesejahteraan anggota.
Pelantikan pengurus PPDI Kabupaten Semarang masa bakti 2023-2024 dilakukan oleh Ketua PPDI Jateng Herry Purnomo. Selain ketua, kepengurusan juga dilengkapi wakil ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa bidang.
Usai pelantikan, Herry mengingatkan pengurus untuk bekerja keras mendukung pembangunan daerah. Langkah itu perlu didukung dengan persatuan yang solid diantara pengurus dan menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.
“Jalin juga kerja sama dengan PPDI Kabupaten / Kota yang lain. Sehingga dapat mendukung tujuan PPDI yakni menjalin pertemanan seluruh perangkat desa guna memajukan desa,” tegasnya. (muz)
