JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen sudah melakukan langkah untuk penanganan bendung winong yang rusak. Sementara dibuatkan saluran untuk memastikan aliran air masuk ke saluran primer. Sedangkan jika dilakukan pekerjaan permanen, butuh anggaran Rp 8,6 Miliar.
Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) DPU Sragen Mursid Joko Wiranto menyampaikan kondisi bendung Winong itu kerusakan sudah lama. Namun ada bagian bagian tertentu. Lantas karena keterbatasan anggaran, perbaikan hanya bagian yang ringan.
”Seperti yang pernah kita lakukan itu perbaikan sayap bendung Winong 2013. Lalu saluran primer itu putus dulu kita pakai drum darurat sampai sekarang. Kemudian saat banjir 13 juni tahun lalu, kita buatkan saluran. Saat ada bagian bendung jebol, kita kerjasama dengan P3 Adesa menggunakan alat berat kita buat saluran intake ini biar masuk ke saluran primer,” ujarnya.
Dia menyampaikan saluran intake bertahan sampai rabu (20/11) sebelum hujan lebat. Kita komunikasi terus, rabu kemarin masih bisa mengalir. Karena hujan deras akhirnya longsor tidak bisa mengalir, ini kan jebol,” ujarnya.
Pihaknya menjelaskan kondisi medan tidak mudah. Karena tertemuan arus sungai Sawur dan sungai Mondokan. Selain itu juga berbatasan dengan kabupaten Ngawi. ”Jembatan dekat bendung itu sudah masuk ngawi,” terangnya.
Pihaknya menyampaikan Senin (25/11) ini sudah menurunkan alat berat untuk penanganan darurat. Lantas lahan sawah yang terdampak yakni 673 hektare jika bendung tersebut tidak berfungsi optimal.
Lantas upaya Penanganan permanen sebenarnya sudah diusulkan DPU sejak 2023. ”Kemarin di TAPD sempat dianggarkan tapi di breakdown dicoret, hari ini kita bikin surat pimpinan daerah. Estimasi biaya perbaikan permanen Rp 8,6 miliar itu termasuk fisiknya. Ini sementara pakai anggaran pemeliharaan saja karena kondisi darurat.
Pihaknya mendengar pemerintah Kabupaten Sragen mempertimbangkan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk perbaikan bendung Winong. Namun dia belum berani memastikan. ”Info terkahir itu melalui belanja tidak terduga (BTT), info seperti itu tapi kami manut pimpinan,” terang Mursid.
Sebelumnya dari pemerintah Kabupaten sudah berusaha mengajukan ke bankeu provinsi senilai Rp 12 miliar untuk perbaikan. Tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan. (ars)
