JATENGPOS.CO.ID, MEDAN– Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly mengungkapkan banyak kepala desa (Kades) di Sumatera Utara (Sumut) yang dipanggil oleh polisi terkait Pilkada 2024. Namun Kades itu disebut takut membuat laporan. Motif tersebut ternyata sama seperti terjadi di Jawa Tengah (Jateng).
Yasonna awalnya mengatakan Sumut menjadi 1 dari 4 Pilkada yang diawasi secara serius oleh PDIP. Dia dan beberapa Ketua DPP PDIP ditugaskan secara khusus untuk mengawasi Pilkada serentak di Sumut.
“Saya secara khusus ditugaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai sebagai Ketua DPP bersama Mas Djarot dan beberapa DPP lainnya secara khusus memperhatikan dinamika yang ada di Sumatera Utara dalam rangka Pilkada serentak tanggal 27 November,” kata Yasonna Laoly di rumah pemenangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, Senin (25/12024).
Sebab di Sumut, Yasonna mengungkapkan jika ada upaya-upaya yang sistematis dilakukan pihak-pihak tertentu untuk memenangkan calon tertentu. Sehingga DPP PDIP memberikan perhatian khusus kepada Pilkada Sumut.
“Kami tim Edy-Hasan menghadapi satu tantangan besar, satu upaya-upaya sistematis, terstruktur, bahkan masif dalam memenangkan dalam salah satu memenangkan calon gubernur, itu sebabnya DPP PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus tentang Pilkada di Sumatera Utara ini,” ucapnya.
Yasonna menyebutkan jika ada upaya mencegah agar tim Edy-Hasan tidak dapat dukungan dana untuk saksi secara sistematis. Sehingga PDIP bakal melakukan penggalangan dana dari pengurus hingga anggota dewan untuk dana saksi.
“Kami melihat upaya-upaya sistematis dari mencegah agar dukungan-dukungan daripada sponsor menggalang dana saksi bagi tim sehingga Dewan Pimpinan Pusat partai dan saya dengan ini juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai, anggota DPR, DPRD PDI Perjuangan mari kita bergotongroyong mendanai saksi-saksi kita dan betul-betul memilih kader-kader yang militan di setiap TPS sampai ke perhitungan kabupaten,” sebutnya.
Anggota DPR RI ini juga mengajak agar polisi menggunakan hati nuraninya dalam Pilkada serentak ini. Polisi diminta agar tidak mempertaruhkan bangsa ini demi kekuasaan.
“Mohon maaf saya harus mengatakan, saya ini juga anak partai coklat, saya ini anak polisi, saya juga pengurus KBB Polri, maka saya juga mengajak teman-teman marilah kita menggunakan hati nurani, biarkan proses demokrasi yang mahal sekali ini bisa kita lakukan, jangan kita pertaruhkan bangsa ini hanya karena untuk mencari kekuasaan dengan segala cara,” ucapnya.
Yasonna mengaku jika mereka mendapat laporan banyak kepala desa yang dipanggil oleh polisi. Kades disebut takut jika ingin membuat laporan terkait hal itu.
“Di daerah-daerah laporan itu masuk, kepala-kepala desa, banyak sekali kepala desa ya karena dana desa banyak masalah lah, dipanggil, kalau akomodatif justru lebih bermanfaat bagi dia, ini kan cara-cara ini kan dulu sudah kita lihatlah. Pemanggilan-pemanggilan itu, mana buktinya? Orang itu mau melapor tapi diberitahu namanya takut, ini kan dilema yang sangat sulit kita atasi,” ujarnya.
Selain dipanggil, Kades juga disebut diberikan tugas. Kepala daerah dari PDIP juga disebut merasakan ada tekanan di Pilkada serentak ini.
“(Kades) dipanggil, ada ditugaskan, ini kan sangat terasa sekali bagi daerah-daerah, kepala-kepala daerah juga yang orang kita merasakan itu, ada penekanan-penekanan,” ungkapnya.
Saat ditanya soal apakah TNI juga melakukan hal serupa, Yasonna menilai jika TNI lebih adem di Pilkada 2024.
“Lebih adem (TNI), saya harus jujur mengatakan ini, lebih adem,” tutupnya. (dtc/muz)
