spot_img
31 C
Semarang
Kamis, 26 Juni 2025
spot_img

Keras! Pengamat Undip Tolak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG – Wacana presiden Prabowo untuk mengembalikan pilkada langsung kepada pemilihan kepala daerah oleh DPRD menuai pro dan kontra. Termasuk di kalangan akademisi.

Nur Hidayat Sardini (NHS), pengamat politik senior yang juga Kepala Departemen Ilmu Pemerintahan dan Politik Fisip Undip menilai, gagasan itu kemunduran demokrasi.

“Demokrasi pemilihan kepada daerah langsung adalah hasil perjuangan Reformasi kita bersama, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. One vote one person adalah sistem yang kita bangun bersama untuk memilih pemimpin, setiap warga negara punya andil untuk menentukan pemimpinya, ini demokrasi paling adil hasil perjuangan kita, tidak boleh dirubah dengan asalasan apapun,”katanya kepada Jateng Pos.Co.Id, Rabo 18 Desember 2024 di Semarang.

Jika memang harus dirubah kata NHS, bukan sistem langsungnya. Tetapi menghemat biayanya. Dengan alasan menghabiskan biaya besar, menurut NHS masih bisa didiskusikan. Tetapi kalau mengembalikan kepada pemilihan kepala daerah lewat DPRD harus ditolak dengan alasan apapun.

“Soal menghemat biaya saya setuju untuk diefisienkan. Memang banyak faktor beban biaya yang masih bisa dihemat. Tetapi sistemnya jangan sampai kembali era Orde Baru, ini ancaman demokrasi kita. Jangan sampai ada upaya melanggengkan hegemoni kekuasaan, bahaya itu,”kata mantan Ketua Bawaslu RI ini.

Mantan anggota DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu mengatakan, dari sekitar Rp 80 trilliun anggaran pilkada serentak 2024, 60 persen buat terbesar untuk honorarium petugas pilkada mulai tingkat pusat hingga daerah. Ini menurutnya yang bisa dihemat dengan mengurangi tenaga atau bagaimana.

“Saya punya banyak cara bagaimana pilkada hemat biaya tanpa harus merubah sistem langsung, banyak cara kok. Mari kita bicara, termasuk kedepan harus melibatkan teknologi supaya hemat,” kata akademisi kritis ini.

Soal keluhan Prabowo biaya pemilihan langsung mahal, itu menurutnya sebuah keharusan. Negara harus investasinya demokrasi. Semua butuh proses untuk menuju demokrasi langsung berbasis suara rakyat. Dia berpesan penguasa jangan main-main dengan wacana ini. Rakyat semua melihat, jika ada udang di balik batu pasti akan ditolak besar-besaran. (jan)

 

spot_img

TERKINI