JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Mayoritas Kepala Desa dan Perangkat Desa mengaku bingung terkait pengelolaan Dana Desa dan munculnya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pasalnya petunjuk teknis terkait hal itu masih dalam tahap sosialisasi.
Demikian terungkap saat Anggota DPD RI, Casitha Arriwi Cathmandu menyapa para Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam acara Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Gedung Paripurna DPRD Karanganyar, Rabu (30/7/2025). Menurut Casitha, kehadirannya bersama mitra kerja adalah bagian dari tugas pengawasan DPD RI.
“Kami datang bersama mitra kerja ini dalam rangka melakukan pengawasan, mitra kami yaitu BPKP dan Ditjen Kementerian Keuangan hadir, agar para pengelola pemerintah desa tidak ribet dan bingung dalam pengelolaan dana desa dan koperasi merah putih,” tegas Casytha.
Menurut dia, dalam hal ini yang ditekankan adalah pada penyederhanaan regulasi dan penyediaan panduan yang jelas agar perangkat desa dapat bekerja tanpa hambatan birokrasi yang rumit. Hal ini selaras dengan tujuan meningkatkan kapabilitas dan pemahaman para pengelola keuangan desa. Sehingga dapat dipastikan setiap rupiah anggaran desa dapat memberikan dampak maksimal bagi kemakmuran warga.
Sementara itu, Bupati Karanganyar, Rober Christanto, menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sehingga diharapkan, workshop ini akan menambah kecakapan para pengelola pemerintahan desa untuk meningkatkan kemakmuran desa dan warganya.
“Kami harap, apa yang disampaikan nanti diperhatikan, sehingga pengelolaan keuangan kita tepat sasaran. Karena itu adalah fondasi utama bagi kemajuan desa,” ungkapnya.
Menurut Rober, workshop ini tidak hanya menjadi ajang peningkatan kapasitas, tetapi juga wadah kolaborasi antarlembaga.
Dalam acara yang dimoderatori, Sekda Karanganyar, Timotius Suryadi tersebut menghadirkan pemateri antara lain Didi Haryadi, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, Bayu Adi Prasetyo, Perwakilan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Tengah, dan Buyung Wiromo Samudro, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah. (yas/rit)
