JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya penguatan industri jasa keuangan berbasis desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan dalam Evaluasi Kinerja Industri Jasa Keuangan Jawa Tengah Semester I 2025 yang digelar di Hotel Gumaya Semarang, Selasa (16/9/2025).
Acara tersebut dihadiri Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK RI, Sophia Wattimena; Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi; serta Kepala OJK Regional Jawa Tengah, Hidayat Prabowo. Turut hadir perwakilan bank, BPR, perusahaan asuransi, pembiayaan, dana pensiun, modal ventura, LKM, hingga asosiasi profesi jasa keuangan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi menegaskan, evaluasi kinerja jasa keuangan menjadi panduan strategis dalam menumbuhkembangkan ekonomi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah semester I 2025 mencapai 5,28%, di atas rata-rata nasional. Tantangan ke depan adalah bagaimana jasa keuangan mampu mendorong ekonomi dari basis desa, termasuk relaksasi dan dukungan pembiayaan untuk 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah,” ujarnya.
Lutfi memaparkan, 8.720 Koperasi Merah Putih telah terbentuk dan sedang diklasterisasi berdasarkan potensi desa. Pemerintah tengah menyiapkan roadmap infrastruktur agar koperasi lebih cepat mengakses hibah.
“Koperasi harus tumbuh dari masyarakat dan hasilnya kembali ke masyarakat,” tambahnya.
Untuk memperkuat literasi keuangan, Pemprov Jateng melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan lurah sebagai “tiga pilar” pembangunan desa. Mereka tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa dengan dukungan OJK dan pemangku kepentingan terkait.
Sementara itu, Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena menyebut, evaluasi ini krusial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
“Kegiatan ini tidak hanya penting di tingkat provinsi, tapi juga harus diikuti seluruh kabupaten/kota agar manfaat jasa keuangan menjangkau masyarakat luas,” katanya.
Kepala OJK Regional Jawa Tengah, Hidayat Prabowo menuturkan, komitmennya mendukung penuh pembangunan daerah.
“OJK Jawa Tengah adalah bagian dari warga Jawa Tengah. Visi-misi provinsi adalah juga visi-misi kami, termasuk memperkuat UMKM dan literasi keuangan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja perbankan Jawa Tengah pada semester I 2025 menunjukkan stabilitas dengan pertumbuhan kredit 1,8% (YoY) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 1,68% (YoY). Namun, NPL masih perlu diwaspadai, terutama di BPRS yang mencapai 18,24%. Kredit UMKM tumbuh 0,7% (YoY), dengan NPL bank umum terjaga di 5%, sementara BPR/BPRS lebih tinggi di 15%.
Sektor konsumsi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 15,7%. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah hingga Juli 2025 didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp12,5 triliun, dengan BRI sebagai penyalur terbesar mencapai Rp18 triliun.
Di pasar modal, jumlah Single Investor Identification (SID) dan nilai penjualan reksa dana meningkat, menunjukkan minat investasi masyarakat yang terus tumbuh. Sementara industri keuangan non-bank relatif stabil dengan risiko terjaga, ditopang pertumbuhan aset di modal ventura dan LKM.
OJK menegaskan akan terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam industri jasa keuangan untuk memperluas inklusi dan memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Tengah.(aln)
