JATENGPOS. CO. ID, SURAKARTA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu melibatkan pemerintah daerah. Alasannya, pemerintah daerah yang lebih paham kondisi riil di lapangan.
“Meskipun Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaannya,” kata Luthfi dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II Provinsi Jawa Tengah 2026 di Lorin Hotel Surakarta, Kamis, 5 Juni 2026.
Menurutnya, evaluasi MBG tidak hanya menyangkut distribusi makanan, tetapi juga menu, keamanan pangan, sertifikasi halal, hingga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ia berharap, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayahnya memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap pelaksanaan MBG. Karenanya, Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk di kabupaten/kota harus benar-banar mampu mengawal program tersebut di daerahnya masing-masing.
Luthfi menilai, menu MBG tidak bisa diseragamkan sepenuhnya. Setiap daerah memiliki ketersediaan bahan pangan, kebiasaan konsumsi, dan karakteristik anak yang berbeda.
Karena itu, ia juga mendorong pelibatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pendampingan MBG. PKK dinilai dapat membantu melihat kesesuaian menu, kebiasaan makan anak, hingga penerimaan makanan oleh peserta didik.
Ia mencontohkan, pelibatan PKK dalam pendampingan MBG di Solo dapat menjadi pola yang direplikasi daerah lain. Pendekatan ibu-ibu dinilai lebih dekat dengan kebutuhan anak.
“Dengan melibatkan kearifan lokal dan pendekatan ibu-ibu melalui PKK, pelaksanaan MBG bisa lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak,” katanya.
Dalam forum tersebut, Luthfi juga memaparkan capaian MBG di Jawa Tengah. Ia menyebut, program tersebut menjadi salah satu prioritas utama yang dijalankan bersama pemerintah pusat.
“Untuk Program Makan Bergizi Gratis, Jawa Tengah memiliki data sasaran yang besar. Saat ini penerima manfaatnya sudah hampir 9 juta orang. Karena itu, MBG menjadi salah satu prioritas utama yang kita laksanakan,” ujarnya.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, monitoring dan evaluasi program direktif Presiden tidak boleh dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan. Monev harus menjadi instrumen perbaikan kebijakan.
Menurut Yusharto, program prioritas nasional harus tersambung dengan perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan begitu, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai, keberhasilan program nasional tidak cukup hanya dilihat dari rancangan kebijakan di tingkat pusat. Program harus diuji dari realitas pelaksanaan di daerah.
“Keberhasilan akan tampak ketika kebijakan itu masuk ke ruang kehidupan masyarakat yang konkret,” kata dia.
Menurut Aria, pemerintah daerah merupakan pihak pertama yang mendengar keluhan warga dan memahami kondisi lapangan. Karena itu, evaluasi pelaksanaan program pusat di daerah menjadi penting agar kebijakannya benar-benar menyentuh masyarakat.
Rakor tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan 10 program direktif Presiden di daerah. Selain MBG, program yang dibahas meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis, dan penghapusan kemiskinan ekstrem. (ucl)