JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Menyusul ditemukan beberapa kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, Paguyuban UMKM Solo mengajukan permohonan agar dilibatkan dalam program MBG di Solo.
Permohonan tersebut diwujudkan dengan mengirimkan surat pada Kementrian Keuangan RI dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Paguyuban UMKM Solo, Iman Buhairi, menjelaskan bahwa kasus keracunan ini tak lepas dari skema 3.000 porsi per dapur yang diterapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Satu dapur 3.000 porsi, masaknya mulai jam 11 malam ternyata dikonsumsi sampai jam 11 siang. Durasi panjang itu yang bisa menimbulkan bakteri yang bisa menyebabkan keracunan,” kata Iman pada sejumlah awak media di Solo, Senin (22/09).
Untuk mengatasi masalah ini, Iman Buhairi mengusulkan agar porsi per dapur dipangkas dari 3.000 menjadi 200 porsi. Porsi yang lebih kecil ini kemudian akan didistribusikan kepada pelaku UMKM, terutama kafe dan restoran yang kini sepi.
Dengan skema ini, makanan bisa dimasak di pagi hari dan langsung didistribusikan, menjamin kesegaran dan kebersihan. “Saya kira 200 porsi itu wajar. Butuh waktu berapa jam (memasak), mengantar cepat,” ujarnya.
Sejumlah pertimbangan lain yang disampaikan Paguyuban UMKM Solo dalam surat tersebut antara lain banyak warung makan, kafe dan restoran yang sekarang sepi khususnya sekitar sekolahan.
Kafe dan restoran dinilai cukup terstandar umumnya dikelola anak muda, terdidik, dan dapat dibina untuk memenuhi standar gizi dan kebersihan.
Bambang Setiaji, Pembina UMKM Soloraya, mendukung penuh usulan ini. Menurutnya, hal ini akan memberikan kesempatan kepada ribuan kafe dan restoran yang dikelola anak muda untuk berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan.
“Kami mengusulkan kepada BGN dan Menteri Keuangan supaya kapasitas 3.000 itu bisa turun menjadi 200, sehingga kafe-kafe dan restoran bisa berpartisipasi,” kata Bambang.
Iman Buhairi menambahkan, ada 45 pelaku UMKM di Solo yang siap terlibat dalam program ini. Surat permohonan sudah dilayangkan kepada Menteri Keuangan dan Badan Gizi Nasional. Mereka optimis, dengan skema ini, program MBG tidak hanya menjadi solusi gizi, tetapi juga mesin penggerak ekonomi yang merata. (dea/rit)
