JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Wakil Bupati (Wabup) Semarang Dra Hj Nur Arifah mewakili Bupati Semarang H Ngesti Nugraha melakukan paparan komitmen keterbukaan informasi Pemkab Semarang di ajang Uji Publik monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik digelar Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah (Jateng)di Kompleks BPSDMD Jateng di Banyumanik, Kota Semarang.
Uji publik merupakan tahapan yang harus dilalui Badan Publik setelah meraih nilai yang disyaratkan dalam tiga kali penilaian dan visitasi oleh tim KIP Jateng. Hasil uji publik akan menjadi penilaian penting guna meraih predikat Badan Publik Informatif. Sekaligus sebagai pencapaian utama proses penilaian.
Diketahui, KIP Jateng melakukan Uji Publik juga verifikasi faktual badan publik yang merupakan tahapan penilaian dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025.
Di hadapan tiga orang panelis, Wabup selaku pembina PPID memaparkan berbagai inovasi pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan. Termasuk berbagai kanal pengaduan masyarakat.
“Hal ini menjadi bukti komitmen Pemkab Semarang untuk mengedepankan keterbukaan informasi publik,” tegasnya.
Wabup didampingi Kepala Diskominfo Petrus Triyono selalu PPID Kabupaten Semarang. Hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesra Rudi Susanto dan Plt Asisten Ekonomi Pembangunan Hendy Lestari.
Wabup menjawab lugas semua pertanyaan dari tiga panelis terkait pelayanan informasi dan inovasi yang dipaparkan.
Ketiga panelis adalah Komisioner KIP Jateng, Setyawan Hendra Kelana, akademisi Undip Semarang Prof Dr Ir Sri Puryono dan perwakilan Apindo Dr Nanik Qosidah.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Semarang Petrus Triyono menegaskan kehadiran pembina dan pejabat utama merupakan manifestasi komitmen Pemkab Semarang untuk menjadi badan publik yang informatif.
“Komitmen kami untuk terus mendukung keterbukaan informasi publik di Kabupaten Semarang. Termasuk dalam memenuhi sarana dan prasarana pelayanan. Perencanaan strategi peningkatan kualitas layanan informasi, penguatan sistem digitalisasi layanan, serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas informasi,” ujarnya. (muz)
