JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Kementerian Keuangan melalui Kemenkeu Satu Jawa Tengah menegaskan peran strategis kebijakan fiskal dalam menjaga daya beli dan memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah. Peran tersebut dijalankan melalui optimalisasi APBN dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Mahfud menyampaikan, hingga akhir November 2025 kinerja APBN di Jawa Tengah berperan penting menopang konsumsi rumah tangga. Hal ini menjadi faktor utama penggerak pertumbuhan ekonomi daerah di tengah risiko kenaikan harga pangan musiman.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 5,37 persen, meningkat dibanding triwulan II yang sebesar 5,28 persen. Capaian tersebut juga berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung melambat.
Tingkat inflasi tahunan Jawa Tengah pada November 2025 tercatat sebesar 2,79 persen, sedikit lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 2,72 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Semarang, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Wonogiri.
“Optimisme masyarakat Jawa Tengah masih terjaga dengan Indeks Keyakinan Konsumen mencapai 118,2 pada November 2025, yang berada pada level optimis,” ujar Mahfud.
Dari sektor pertanian, Nilai Tukar Petani tercatat mengalami kontraksi tipis menjadi 116,11 akibat penurunan harga yang diterima petani. Sementara Nilai Tukar Nelayan juga terkontraksi menjadi 99,36 karena turunnya pendapatan nelayan di perairan umum.
Mahfud menjelaskan, kinerja fiskal regional hingga 30 November 2025 menunjukkan hasil yang solid dengan realisasi pendapatan negara mencapai Rp102,09 triliun atau 78,03 persen dari target. Penerimaan tersebut didukung kinerja pajak, bea cukai, serta PNBP yang melampaui target.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp94,93 triliun atau 88,46 persen dari pagu meski terjadi kontraksi akibat efisiensi anggaran. Belanja tersebut disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah sebesar Rp65,72 triliun.
“Transfer ke daerah berperan krusial dalam menjaga kapasitas fiskal daerah dan menopang APBD Jawa Tengah,” kata Mahfud.
Selain itu, kesiapan operasional Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dinilai cukup kuat dengan seluruh 8.523 desa dan kelurahan telah berbadan hukum. Dukungan pembiayaan melalui penyaluran KUR sebesar Rp43,31 triliun dan UMi Rp1,16 triliun juga menjadi penggerak penguatan ekonomi kerakyatan.
Kalau mau narasumber diganti Kepala Kanwil DJPb Jateng atau ditambah kutipan langsung penuh 1 paragraf, tinggal bilang.(aln)
