JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid, bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan bantuan sarana usaha, berupa 50 gerobak dan 50 tenda bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kudus. Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari alokasi program kemaslahatan tahun 2025, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi umat.
Abdul Wahid menyatakan bahwa bantuan ini bertujuan langsung untuk membantu kesejahteraan masyarakat kecil. Ia juga memberikan sinyal positif terkait usulan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menambah kuota bantuan di tahun mendatang.
‘’Tahun ini alokasi untuk Kudus adalah 100 unit, terdiri dari 50 gerobak dan 50 tenda. Terkait usulan Pemkab Kudus untuk menambah menjadi 200 unit di tahun ini, akan kami kawal dan upayakan realisasinya,’’ ujar Wahid.
Sementara Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian pusat terhadap pedagang lokal. Pihaknya berharap, bantuan ini menjadi pemantik semangat bagi para PKL untuk lebih maju.
‘’Atas nama Pemkab Kudus, saya dan Mbak Belinda (Wabup Kudus) mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Wahid, BPKH, dan mitra kemaslahatan. Kami sudah mengusulkan kepada Pak Wahid agar tahun ini, kuota ditambah menjadi 200 unit,’’ ungkap Sam’ani.
Sam’ani pun berharap, bantuan gerobak ini mampu meningkatkan taraf hidup pedagang kaki lima di Kudus. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pengusaha kecil itu.
‘’Tetapi saya juga berpesan, agar para pedagang selalu menjaga kebersihan serta ketertiban,’’ tegasnya.
Kepala Divisi Monev dan Pelaporan Kemaslahatan BPKH, Dyah Rahayu, menambahkan, total nilai penyaluran untuk wilayah ini mencapai Rp800 juta. Selain Kudus yang mendapatkan 50 gerobak dan 50 tenda, sisa alokasi juga disebar ke Kabupaten Jepara.
‘’Bantuan ini melalui program yang mencakup 7 asnaf (pelayanan haji, pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, kebencanaan, dan pengembangan SDM),’’ ungkapnya.
Dyah menambahkan, bahwa untuk tahun anggaran 2026, DPR RI melalui Komisi VIII telah menetapkan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk program kemaslahatan yang mencakup 7 asnaf tersebut.
‘’Sebanyak 80 persen dari dana kemaslahatan difokuskan pada penguatan ekonomi umat. Sisanya dialokasikan untuk infrastruktur di wilayah lain seperti Aceh dan Sumatera Barat,’’ jelas Dyah.
Kebahagiaan tampak di wajah para pedagang, salah satunya Ketua Paguyuban PKL Pekojan (Jalan Sunan Kudus), Mundtoha. Ia menyebut bantuan ini sangat dinantikan karena banyak sarana berdagang milik anggota yang sudah tidak layak pakai.
“Alhamdulillah, terima kasih BPKH. Bantuan ini sangat membantu kami untuk menyeragamkan dan memperbarui gerobak yang sudah rusak. Sekarang kami bisa menikmati gerobak baru secara gratis untuk berjualan lebih layak,’’ ungkap Mundtoha. (han/rit)