JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG –Di tengah penanganan banjir yang masih berlangsung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini juga mulai memetakan dampak pascabencana, termasuk menghitung kerusakan infrastruktur di jalur Pantura yang menjadi urat nadi perekonomian.
“Banjir di Jawa Tengah memang sampai saat ini belum selesai semuanya. Untuk penanganan pascabencana, kami baru mulai menghitung dan memetakan,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, usai menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 22 Januari 2026.
Menurutnya, jalur utama Pantura dari Kabupaten Rembang hingga Kota Semarang menjadi perhatian utama. Kerusakan tidak hanya terjadi di jalan nasional, tetapi juga di jalan kabupaten dan provinsi akibat tingginya intensitas kendaraan yang melintas saat banjir.
“Kami sampaikan ke pemerintah pusat, jalur Pantura dari Rembang sampai Semarang itu belum kita hitung semuanya. Belum lagi dari Semarang ke arah barat,” jelasnya.
Pemprov Jateng juga tengah menyiapkan pengajuan anggaran, termasuk untuk pembangunan dan peninggian tanggul sebagai langkah pencegahan agar banjir tidak terulang tahun depan.
Di wilayah Pati, Taj Yasin memastikan tidak ada tanggul yang jebol. Menurutnya, banjir terjadi akibat limpasan debit air yang sangat tinggi.
“Kalau limpasan, berarti debit airnya tinggi. Ini artinya perlu peninggian tanggul atau normalisasi sungai,” katanya.
Tantangan semakin berat karena banjir terjadi bersamaan dengan musim rob, sehingga pembuangan air menjadi lebih sulit.
Di Kota Pekalongan, Pemprov Jateng menilai pembangunan bendungan karet di Sungai Bremi menjadi kebutuhan mendesak meski membutuhkan anggaran besar.
Hal serupa direncanakan di wilayah hilir Kabupaten Pati. Namun, Taj Yasin menegaskan pemasangan infrastruktur pengendali banjir harus melalui dialog dengan masyarakat, khususnya nelayan di sekitar Sungai Juwana.
“Kalau dipasang tanggul karet, kapal nelayan bisa tidak masuk. Ini tidak boleh langsung dipasang begitu saja, harus kita diskusikan dan libatkan masyarakat,” tegasnya.
Untuk penanganan darurat, Pemprov Jateng bersama BNPB telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Pantura, termasuk Pati dan Pekalongan.
OMC telah berjalan sejak 15 Januari dan diperpanjang hingga 24 Januari, sambil menunggu perkembangan cuaca dari BMKG.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penangguhan, mengungkapkan banjir masih terjadi di Kabupaten Pati, Kudus, dan Pekalongan. Kerugian yang ditimbulkan pun tidak sedikit.
“Satu rumah yang terkena banjir minimal kerugiannya Rp2 juta. Kalau ada 1.000 rumah, tinggal dikalikan saja. Itu baru aset masyarakat, belum sawah, infrastruktur, fasos dan fasum,” ujarnya.
Dalam situasi ini, BPBD menegaskan prioritas utama tetap keselamatan warga. Evakuasi terus dilakukan bersama TNI, Polri, relawan, dengan fokus pada kelompok rentan. Kebutuhan dasar pengungsi juga dipastikan terpenuhi tanpa menggunakan tenda.
“Pengungsian semua memakai bangunan fasos dan fasum, seperti sekolah, masjid, dan aula. Pangan disupport Kemensos, Dinsos, PMI, Baznas, dan masyarakat. Luar biasa,” kata Bergas.
Ia berharap ke depan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah benar-benar dirancang tangguh terhadap bencana.
Selain itu, masyarakat juga diimbau lebih siap menghadapi cuaca ekstrem dengan memahami jalur dan lokasi evakuasi sejak dini.
“Kalau ada cuaca ekstrem, segera menginformasikan dan sudah punya rencana ke mana harus mengungsi. Supaya tidak gagap saat bencana datang,” pungkasnya.(rit)