JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Kinerja fiskal dan perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2026 menunjukkan tren positif. Stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga ditopang realisasi APBN, pertumbuhan ekonomi yang solid, hingga meningkatnya penyaluran pembiayaan UMKM.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya mengatakan, ekonomi Jawa Tengah sepanjang 2025 tumbuh 5,37 persen secara year on year (yoy). Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan bahkan mencapai 5,84 persen.
“Hal ini menunjukkan daya tahan ekonomi Jawa Tengah masih kuat dan tetap berada pada jalur ekspansi yang positif,” katanya.
Ia menjelaskan, tingkat optimisme masyarakat juga masih terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen pada Maret 2026 tercatat di level 116,3 atau masih berada pada zona optimistis meski sedikit menurun dibanding bulan sebelumnya.
Menurutnya, tekanan inflasi juga mulai lebih terkendali. Inflasi Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat 3,54 persen (yoy), lebih rendah dibanding Februari 2026.
“Indikator kesejahteraan juga mengalami perbaikan, terlihat dari tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,32 persen, tingkat kemiskinan 9,39 persen, serta Gini Ratio membaik di angka 0,350,” ujarnya.
Bayu menambahkan, sektor primer turut mengalami penguatan. Nilai Tukar Petani naik menjadi 116,38 dan Nilai Tukar Nelayan mencapai 105,06, yang menunjukkan daya beli masyarakat sektor pertanian dan kelautan meningkat.
Di sisi fiskal, realisasi pendapatan negara di Jawa Tengah hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp27,15 triliun atau 20,73 persen dari target. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak Rp11,70 triliun, bea dan cukai Rp13,30 triliun, serta PNBP Rp2,22 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp25,81 triliun atau 26,67 persen dari pagu. Belanja tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp7,45 triliun dan transfer ke daerah Rp18,36 triliun.
“Dengan perkembangan tersebut, APBN di Jawa Tengah mencatatkan surplus sebesar Rp1,34 triliun,” jelasnya.
Ia menerangkan, kondisi APBD konsolidasi di Jawa Tengah juga masih cukup sehat. Pendapatan daerah hingga akhir Maret 2026 tercatat Rp24,72 triliun atau 24,27 persen dari target.
Pendapatan itu didominasi transfer pusat sebesar Rp18,53 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp6,19 triliun. Sedangkan realisasi belanja daerah baru mencapai Rp13,94 triliun atau 12,71 persen dari target.
“Kondisi tersebut menunjukkan masih tersedia ruang fiskal yang cukup besar untuk percepatan belanja daerah pada periode berikutnya,” terangnya.
Pada sektor perlindungan sosial, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah juga menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Maret 2026, jumlah SPPG mencapai 3.826 atau 104 persen dari target 3.673 SPPG.
Jumlah penerima manfaat program tersebut mencapai 9,27 juta orang. Selain itu, program MBG juga telah menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 164 ribu orang dengan realisasi anggaran Rp2,68 triliun.
“Ke depan masih diperlukan penguatan pengawasan, perbaikan sistem implementasi, serta sinergi antarpihak agar program berjalan optimal dan berkelanjutan,” tandasnya.
Bayu menambahkan, penyaluran pembiayaan UMKM juga mengalami pertumbuhan positif. Hingga Maret 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp12,45 triliun atau tumbuh 9,21 persen secara tahunan.
Sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp475,78 miliar atau melonjak 230,31 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kondisi tersebut menunjukkan geliat ekonomi pelaku UMKM mulai meningkat.
“Akses pembiayaan KUR dan UMi diharapkan semakin luas sehingga mampu menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil di Jawa Tengah,” pungkasnya.(aln)
