JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Pemkab Kudus tengah mempercepat proses pengalihan pengelolaan kawasan Balai Jagong secara terpusat ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora). Langkah penggabungan ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada bulan Juni ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus, Eko Djumartono, menyatakan bahwa penggabungan satu atap ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi. Selama ini, pengelolaan Balai Jagong terpecah di banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
‘’Saat ini memang masih di bawah beberapa OPD,’’ kate Eko, Selasa (16/6).
Diakui, pembagian yang rumit sering memicu aksi saling lempar tanggung jawab antar-instansi. Misalnya urusan taman ditangani Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH). Urusan parkir dan lampu penerangan menjadi ranah Dinas Perhubungan (Dishub). Sedangkan urusan pedagang kaki lima (PKL) berada di bawah Dinas Perdagangan (Disdag).
‘’Dengan kebijakan baru, seluruh kewenangan tersebut akan melekat pada Disdikpora,’’ ujarnya.
Saat ini, pemerintah daerah sedang melakukan proses Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D). Petugas teknis di lapangan, seperti pengelola lampu, akan dimutasi ke OPD yang baru.
Seluruh anggaran pengelolaan dan perawatan infrastruktur otomatis dialihkan ke Disdikpora. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan lampu penerangan jalan dan menara lampu tinggi (high-mast).
Pengalihan ini juga menyasar sektor penataan dan penarikan retribusi PKL. Berdasarkan rencana awal, fungsi pengawasan pedagang tersebut akan ditempatkan di bawah Bidang Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora.
‘’Kami segera menggelar rapat koordinasi final bersama OPD terkait, untuk mematangkan struktur teknis di lapangan,’’ pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, pengelolaan kawasan Sport Center Balai Jagong dinilai carut-marut dan membingungkan masyarakat. Guna mengatasi masalah tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kudus, Valerie Yudistira Pramudya, mendesak Pemkab Kudus untuk menerapkan sistem pengelolaan satu pintu di bawah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
‘’Masyarakat sebenarnya tidak peduli siapa yang mengelola. Intinya mereka ingin kemudahan akses,’’ tegas Valerie. (han/rit)
