JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengiriman surat resmi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Menteri Koperasi Republik Indonesia. Surat yang ditandatangani Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama Ketua DPRD Kudus Masan itu, tindak lanjut atas aspirasi mahasiswa yang disampaikan dalam aksi pada Jum’at 19/06/2026 dan Senin 22/06/2026.
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris mengatakan, pemerintah daerah mengapresiasi penyampaian aspirasi mahasiswa yang dilakukan secara tertib dan kondusif. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi perhatian serius Forkopimda Kudus.
‘’Teruntuk kawan-kawan mahasiswa yang semangatnya luar biasa, terima kasih telah menyampaikan aspirasi pada Jumat, 19 Juni 2026 dan Senin, 22 Juni 2026 dengan baik dan tertib terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP),’’ ujar Sam’ani.
Ia menegaskan, Forkopimda Kudus berkomitmen mengawal dan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat.
’’Forkopimda Kudus berkomitmen menyampaikan aspirasi kawan-kawan semua ke Pemerintah Pusat. Ini dibuktikan dengan Surat Bupati Kudus yang ditandatangani Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dan Ketua DPRD Kudus Masan yang ditujukan kepada Kepala Badan Gizi Nasional dan Menteri Koperasi RI,’’ katanya.
Dalam surat kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Pemkab Kudus mengajukan permohonan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan penyusunan regulasi berupa undang-undang beserta aturan pelaksanaannya agar program tersebut memiliki dasar hukum yang kuat sehingga pelaksanaannya lebih terarah, efektif, dan efisien.
Pemkab Kudus juga mengusulkan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghubungkan sistem CCTV dengan portal pemerintah daerah setempat. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan pengawasan sekaligus mewujudkan transparansi pelaksanaan program karena dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
Sementara itu, dalam surat kepada Menteri Koperasi RI, Pemkab Kudus meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah daerah juga mengusulkan penyusunan regulasi pelaksanaan KDKMP agar program berjalan lebih terarah, efektif, dan efisien.
Sam’ani berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan seluruh usulan tersebut sebagai bagian dari upaya penyempurnaan pelaksanaan kedua program nasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk terus mengawal proses penyampaian aspirasi tersebut,’’Mari kita kawal bersama,’’ tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah mahasiswa menggelar Aksi Damai dan Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa, di depan Pendapa Kabupaten Kudus, Senin, 22 Juni 2026.
Kegiatan berlangsung tertib dan kondusif dengan dihadiri Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Wakil Bupati Bellinda Putri Sabrina Birton, Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo, Komandan Kodim (Dandim) 0722/Kudus, Letkol Arh Yuusufa Allan Andriasie serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait tata kelola, manajemen, dan regulasi.
Kedua, evaluasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ketiga, pelaksanaan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Keempat, mendesak pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera membahas serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. (han/rit)
