JATENGPOS.CO.ID, PATI – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Pati menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati mencatat bahwa hingga pertengahan Juli 2026, cakupan pendataan telah mencapai 48 persen dari total target objek sensus yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
Capaian tersebut diperoleh setelah satu bulan pelaksanaan sensus yang dimulai sejak 15 Juni 2026. BPS menargetkan pendataan terhadap sekitar 643.000 objek yang terdiri atas keluarga sekaligus unit usaha dari berbagai skala dan sektor ekonomi.
Kepala BPS Kabupaten Pati, Yul Ismardani, mengatakan bahwa hasil sementara tersebut menunjukkan proses pendataan berjalan sesuai rencana. Dengan sisa waktu hingga akhir Agustus mendatang, pihaknya optimistis seluruh target dapat diselesaikan tepat waktu.
“Alhamdulillah, sejak tanggal 15 Juni sampai 15 Juli atau selama satu bulan pelaksanaan, sekitar 48 persen keluarga dan usaha yang ada di Kabupaten Pati sudah berhasil didata. Artinya masih tersisa sekitar 52 persen yang akan kami tuntaskan hingga akhir Agustus,” ujarnya usai kegiatan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 kepada insan pers dan pemengaruh media sosial di The Safin Hotel Pati, Rabu (15/7/2026).
Menurut Yul, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia hingga tingkat daerah. Di Kabupaten Pati, objek pendataan meliputi seluruh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar, usaha menengah, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga pedagang keliling dan pedagang asongan.
Data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu, akurasi dan kelengkapan data menjadi perhatian utama selama proses pendataan berlangsung.
Untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pati yang terdiri atas 21 kecamatan dan 406 desa maupun kelurahan, BPS menerjunkan sebanyak 1.357 petugas lapangan. Ribuan petugas tersebut bertugas melakukan pendataan secara door to door kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Yul menjelaskan bahwa seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Pati telah mulai didatangi petugas. Namun demikian, proses pendataan di tingkat rukun tetangga (RT) masih terus berlangsung secara bertahap mengingat jumlah objek yang cukup besar dan sebaran wilayah yang luas.
“Kami terus melakukan pemantauan setiap hari. Semua kecamatan sudah berjalan, semua desa juga sudah tersentuh pendataan. Tinggal bagaimana percepatan dilakukan agar seluruh target bisa selesai sesuai jadwal,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, BPS juga menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Pada awal pelaksanaan sensus, masih ditemukan sebagian masyarakat yang merasa khawatir atau enggan memberikan informasi kepada petugas. Kekhawatiran tersebut umumnya muncul karena kurangnya pemahaman mengenai tujuan dan manfaat sensus.
Namun seiring meningkatnya sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media serta dukungan pemerintah daerah dan aparat setempat, tingkat penerimaan masyarakat terhadap kegiatan sensus semakin baik.
“Awal-awal memang ada yang takut didata. Tetapi sekarang masyarakat sudah jauh lebih terbuka karena sudah memahami bahwa kegiatan ini untuk kepentingan pembangunan dan bukan untuk tujuan lain,” ungkapnya.
Menariknya, selama proses pendataan berlangsung, petugas tidak hanya memperoleh data statistik, tetapi juga mendengar berbagai keluhan dan aspirasi dari para pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang menceritakan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan bisnis, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya biaya produksi, hingga persaingan usaha yang semakin ketat.
Informasi tersebut dinilai menjadi masukan berharga yang dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Meski secara umum pendataan berjalan lancar, BPS mengakui masih terdapat beberapa wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Kecamatan Pati Kota menjadi salah satu wilayah dengan tantangan cukup tinggi karena kepadatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.
Kondisi tersebut membuat petugas harus bekerja lebih intensif untuk menemui pelaku usaha yang sering kali tidak berada di lokasi saat jam pendataan. Oleh karena itu, koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, serta ketua RT dan RW terus diperkuat guna membantu kelancaran pelaksanaan sensus.
Selain mengejar target pendataan, BPS juga berupaya meluruskan sejumlah informasi yang berkembang di masyarakat. Salah satunya terkait isu adanya petugas yang meminta fotokopi atau memotret dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Yul menegaskan bahwa petugas sensus pada dasarnya hanya melakukan konfirmasi data yang telah tersedia dalam basis data BPS. Dalam beberapa kasus, dokumen kependudukan difoto atas izin pemilik semata-mata untuk memperjelas tulisan yang sulit dibaca secara langsung.
“Kadang-kadang tulisan pada dokumen terlalu kecil sehingga petugas meminta izin untuk memotret agar bisa diperbesar atau di-zoom. Setelah data dikonfirmasi, foto tersebut langsung dihapus karena petugas tidak diperbolehkan menyimpan data pribadi masyarakat di telepon genggam mereka,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan dibagikan kepada pihak lain, termasuk untuk kepentingan perpajakan.
Menurut Yul, Direktorat Jenderal Pajak juga telah memahami posisi BPS sebagai lembaga statistik yang wajib menjaga kerahasiaan data responden. Karena itu masyarakat tidak perlu khawatir ketika memberikan informasi kepada petugas sensus.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai struktur perekonomian Kabupaten Pati. Data yang terkumpul akan digunakan untuk melihat perkembangan berbagai sektor usaha, mendeteksi pergeseran aktivitas ekonomi, serta memetakan potensi ekonomi baru yang muncul di tengah masyarakat.
Selain itu, sensus juga akan menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi perkembangan usaha berbasis digital yang semakin tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha kecil dan menengah juga dapat dipotret secara lebih rinci sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Dengan dukungan masyarakat dan kerja keras petugas di lapangan, BPS Kabupaten Pati optimistis target pendataan Sensus Ekonomi 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal, sehingga menghasilkan data berkualitas yang mampu menjadi pijakan bagi pembangunan ekonomi daerah di masa mendatang.(Ida/rit)
