JATENGPOS.CO.ID, PATI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pelaku usaha lokal. Karena itu, kebutuhan bahan baku maupun pemasok untuk program tersebut diharapkan berasal dari UMKM dan koperasi di sekitar wilayah operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan dari perusahaan-perusahaan besar.
Penegasan tersebut disampaikan Chandra saat membuka kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi melalui Pendidikan dan Pelatihan Tata Kelola untuk Koperasi Baru yang digelar di Aula Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, Senin (20/7).
“Terkait MBG, jangan mengambil supplier dari perusahaan-perusahaan besar. Dan yang harus memanfaatkan peluang ini adalah UMKM di sekitar SPPG,” ujar Chandra.
Menurutnya, program nasional yang saat ini tengah berjalan tersebut memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah apabila rantai pasoknya melibatkan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, perputaran uang akan terjadi di Kabupaten Pati dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Chandra menilai Kabupaten Pati memiliki sumber daya pertanian dan produk olahan yang melimpah serta mampu bersaing dari sisi kualitas. Oleh karena itu, kebutuhan bahan pangan untuk mendukung Program MBG seharusnya dapat dipenuhi oleh petani, peternak, UMKM, maupun koperasi lokal.
“SPPG mengambil produk-produk dari UMKM Kabupaten Pati, otomatis ekonomi akan berputar di Kabupaten Pati. Potensi pertanian lokal kita tidak kalah baik kualitasnya dengan daerah lain maupun negara lain,” katanya.
Selain menyoroti peluang ekonomi dari Program MBG, Chandra juga mengingatkan pentingnya transformasi digital bagi koperasi. Menurutnya, perkembangan teknologi yang begitu cepat harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta mempermudah berbagai transaksi usaha.
Ia menegaskan koperasi tidak boleh tertinggal dalam memanfaatkan teknologi digital. Sebaliknya, koperasi harus mampu beradaptasi agar tetap relevan dan menjadi salah satu pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan.
“Dunia digital bergerak sangat cepat. Kemudahan bertransaksi harus dimanfaatkan untuk mengembangkan koperasi agar semakin maju dan mampu bersaing,” tegasnya.
Sementara itu, kegiatan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai perkoperasian sekaligus memperkuat kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pada koperasi-koperasi baru. Melalui pendidikan dan pelatihan tata kelola, peserta dibekali berbagai pengetahuan terkait manajemen organisasi, pengelolaan usaha, hingga pengembangan koperasi yang sehat dan profesional.
Pemerintah Kabupaten Pati berharap pelatihan ini mampu melahirkan koperasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, memiliki tata kelola yang baik, serta mampu mengambil peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sinergi antara koperasi, UMKM, dan program-program pemerintah seperti MBG, penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pati diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.(Ida/rit)
