JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA- Operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyasar kursi kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng). Kali ini giliran Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang terjaring OTT, Rabu (29/7/2026).
Penangkapan dilakukan di Jakarta oleh Satuan Tugas Kedeputian Penindakan KPK. Anom yang baru menjabat periode 2025-2030 itu kini menjadi kepala daerah kelima di Jateng yang ditangkap KPK tahun ini
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, bersama Anom, tim juga mengamankan 4 orang lainnya di Jakarta. Kelimanya langsung diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.
“Lima di antaranya yang diamankan di Jakarta saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi di kantor KPK, Jakarta Selatan.
Tak hanya di Jakarta. Tim KPK juga bergerak ke daerah. Sebanyak 15 orang diamankan di Pemalang dan 1 orang di Kabupaten Purworejo. Total 21 orang terjaring dalam operasi tersebut.Sekitar pukul 19.06 WIB, para pihak yang diamankan tiba di Gedung KPK Kuningan dengan bus. Di antara mereka terlihat Noor Faizah Maenofie, istri Bupati Pemalang.
Selain itu turut dibawa Sekda Pemalang Bagus Sutopo, Camat Pemalang Prasetyo Widiatmoko, Kepala Dinas PUPR Joko Triasmoro, dan sejumlah pejabat lainnya. Semuanya langsung dibawa ke ruang pemeriksaan.
KPK menduga kasus ini berkaitan dengan gratifikasi dan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.
“Perkara yang menjerat Anom diduga berkaitan dengan gratifikasi atau penerimaan lainnya yang berhubungan dengan praktik jual beli jabatan,” ujar Budi.
Konstruksi pasal pasti masih didalami. Apakah mengarah ke penyuapan atau pemerasan terkait proyek-proyek di Pemalang, akan dipaparkan setelah ekspose.
Dalam OTT itu, penyidik juga menyita uang tunai sekitar Rp2 miliar dan sejumlah barang bukti lainnya. Keterkaitan uang tersebut dengan perkara masih didalami.
Gubernur Luthfi sudah Ingatkan
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengaku prihatin. Ini OTT kelima kepala daerah Jateng sepanjang 2026.”Saya sebagai gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali,” kata Luthfi di kantornya.
Ia menyebut Pemprov sudah melakukan berbagai upaya pencegahan. Mulai retret kepala daerah, Korsupgah KPK, hingga penandatanganan pakta integritas.
“Sudah sampai nyinyir kami sampaikan. Pasca-adanya OTT juga sudah kami kumpulkan lagi, kasih peringatan lagi,” ujarnya.
Luthfi belum berkomentar lebih jauh soal detail perkara. Ia masih menunggu rilis resmi KPK, termasuk soal penunjukan Plt Bupati Pemalang. Ia menegaskan di Jateng sudah menerapkan meritokrasi.
“Jabatan itu adalah amanah. No titip-titip, no jastip. Kalau ada, saya sendiri yang akan menindak,” tegasnya.
Golkar Jateng Konsultasi ke DPP
Anom maju di Pilkada Pemalang 2024 diusung Partai Golkar berpasangan dengan Nurkholes. Ketua DPD Golkar Jateng Muhamad Saleh mengatakan, pihaknya belum memutuskan soal pendampingan hukum.
“Terkait persoalan pendampingan hukum kami akan konsultasikan dengan DPP Golkar,” kata Saleh.
Ia juga mengaku belum mengetahui rinci perkara yang menjerat Anom. “Terkait OTT ini kami tidak tahu persis persoalannya, sehingga ini menjadi introspeksi bagi kami,” ucapnya.
Harta Anom Rp 21,3 Miliar
Berdasarkan LHKPN yang diserahkan ke KPK, Anom tercatat memiliki harta Rp21.315.743.177. Rinciannya: 18 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Timur, Bandung, Bekasi, Surabaya, Semarang, Gianyar, Pemalang, dan Tegal senilai Rp12,2 miliar. 11 kendaraan senilai Rp1,1 miliar, terdiri dari 3 mobil Honda HR-V 2015, Honda CR-V 2017, Mercedes-Benz E300 2010, dan 8 motor termasuk Kawasaki Ninja, Harley-Davidson 2020, dan Gesits.
Ia juga melaporkan harta bergerak Rp440 juta, surat berharga Rp902 juta, kas Rp782 juta, dan harta lain Rp7 miliar. Anom memiliki utang Rp1,2 miliar.
Konflik Kepentingan di RSUD Jadi Alarm
Ombudsman RI Perwakilan Jateng mengaku sudah pernah menyoroti Pemalang. Kepala Ombudsman Jateng Siti Farida mengatakan, salah satu yang disorot adalah pengangkatan dr. Noor Faizah Maenofie, istri Bupati, sebagai anggota Dewan Pengawas RSUD.
“Kami secara tegas mengatakan ini ada potensi konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan salah satu bentuk maladministrasi,” kata Farida.
Menurutnya, penurunan kualitas pelayanan publik Pemalang sudah terlihat dari hasil penilaian 2025. Laporan masyarakat ke Ombudsman dari Pemalang juga meningkat pada 2026, mencakup pendidikan hingga dinsos.
“Di mana ada konflik kepentingan, maka di sektor lain atau kebijakan-kebijakan lain juga ada potensi maladministrasi,” ujarnya.
Farida menyebut Pemalang masuk peringkat 12 dari 35 kabupaten/kota di Jateng dengan laporan terbanyak. Ia mengingatkan, empat kepala daerah lain yang kena OTT tahun ini, Pati, Pekalongan, Cilacap, Sukoharjo, juga pernah dilaporkan ke Ombudsman.
“Maladministrasi adalah pintu menuju terjadinya korupsi. Laporan masyarakat merupakan bentuk early warning system,” tegasnya.
Ombudsman juga menyorot sektor pendidikan, seperti sumbangan sekolah dan jual-beli seragam yang tidak transparan, serta infrastruktur jalan rusak yang perlu ditelusuri anggarannya.Kini, penyidik KPK masih mendalami kasus Anom. Publik Pemalang menunggu, apakah OTT ini menjadi titik balik pembenahan birokrasi di daerahnya. (dbs/muz)
