JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 juta untuk memperbaiki satu ruang kelas SDN Sendangmulyo 3, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, yang mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan perbaikan SDN Sendangmulyo 3 dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemprov, meski secara kewenangan pengelolaan sekolah dasar berada di bawah pemerintah kabupaten/kota.
“SDN Sendangmulyo 3 dan SDN Pendrikan Lor sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Namun, untuk satu ruang kelas di SDN Sendangmulyo 3 yang tertimpa pohon akan diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kami sudah memberikan bantuan Rp50 juta, sedangkan kekurangannya akan diupayakan melalui sumber pendanaan lain,” terang Sadimin, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (29/7/2026).
Selain itu, Pemprov telah mengajukan bantuan revitalisasi kepada pemerintah pusat melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah untuk perbaikan tiga ruang kelas lainnya.
Sadimin menegaskan bahwa kewenangan Pemprov berada pada pengelolaan SMA, SMK, dan SLB, sedangkan SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
Ia juga menilai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai untuk membiayai rehabilitasi bangunan sekolah, terutama bagi sekolah dengan jumlah peserta didik yang sedikit karena besaran BOS bergantung pada jumlah siswa yang terdata di Dapodik.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho, mengungkapkan bahwa Pemprov telah menyiapkan anggaran Rp24,5 miliar dalam APBD 2026 untuk rehabilitasi sarana dan prasarana di 21 sekolah negeri.
Menurut Dwianto, anggaran tersebut terdiri atas sekitar Rp15 miliar untuk SMA, Rp5 miliar bagi SMK, dan sisanya dialokasikan untuk SLB. Program rehabilitasi akan dilaksanakan di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Banyumas, Jepara, Demak, Kota Pekalongan, Kota Magelang, serta beberapa wilayah lainnya.
Meski demikian, Dwianto mengakui anggaran tersebut belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan rehabilitasi sekolah di Jawa Tengah. Saat ini, Pemprov mengelola 598 SMA dan SMK negeri serta 41 SLB negeri.
“Belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Dengan keterbatasan fiskal, kami harus menetapkan skala prioritas agar sekolah yang kondisinya paling mendesak dapat segera ditangani,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada tahun ini rehabilitasi baru dapat menjangkau sekitar 21 sekolah yang dinilai paling membutuhkan perbaikan. Menurutnya, pelayanan dasar pendidikan tetap menjadi prioritas meski pemerintah menerapkan efisiensi anggaran. (ucl/rit)
