JATENGPOS.CO.ID, MAGELANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memperkuat langkah konkret pengendalian inflasi, terutama menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Berbagai program stabilisasi harga pangan harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan sekadar mengejar jumlah kegiatan dan laporan administrasi.
Pesan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (SIGAP) 2026 di Magelang, Kamis (5/11/2026). Kegiatan yang berlangsung pada 5-7 November itu menjadi forum koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, petani, peternak, distributor, dan lembaga keuangan untuk memperkuat ketahanan pangan serta menjaga stabilitas harga.
Ahmad Luthfi menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan keseriusan dan konsistensi seluruh kepala daerah. Menurutnya, rapat koordinasi yang dilakukan berulang kali harus diikuti dengan pelaksanaan kebijakan yang terukur dan mampu menjawab persoalan di lapangan.
“Yang paling pokok adalah bagaimana keterjangkauan dan ketersediaan mampu kita laksanakan. Jawa Tengah tidak boleh ada penimbunan, tidak boleh ada deviasi harga yang terlalu tinggi. Keterjangkauan dan ketersediaan harus ada untuk masyarakat kita,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan Satgas Pengendalian Harga dengan melibatkan kepolisian, dinas terkait, dan BUMD. Pengawasan harus dilakukan mulai tingkat produsen, distributor, hingga pedagang untuk mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga bahan pokok penting.
Gubernur juga menyoroti pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang harus direncanakan secara matang. Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan sejak beberapa hari sebelum kegiatan agar komoditas yang disediakan benar-benar terserap dan dapat dinikmati masyarakat.
“Orientasi kita bukan berapa kali melakukan kegiatan, tetapi harus punya dampak langsung kepada masyarakat. Kalau kegiatan sudah dilakukan ribuan kali, tetapi inflasi tetap tinggi, berarti ada yang harus dievaluasi,” tandasnya.
Selain itu, Ahmad Luthfi mendorong penguatan kerja sama antardaerah, terutama antara wilayah surplus dan daerah yang mengalami kekurangan pasokan. Kepala daerah diminta tidak ragu membangun komunikasi langsung untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan di wilayah masing-masing.
Ia juga menekankan pentingnya pengaturan pola tanam secara terintegrasi. Daerah sentra produksi cabai seperti Temanggung dan Magelang perlu menyelaraskan jadwal tanam agar pasokan tetap tersedia ketika memasuki masa paceklik dan permintaan meningkat.
“Jangan sampai nanti menjelang Desember, Januari, dan Februari kita tergopoh-gopoh karena inflasi tidak terkendali. Pola tanam harus diatur mulai sekarang dengan melibatkan kabupaten/kota dan instansi terkait,” ujarnya.
Di sisi lain, Ahmad Luthfi menyebut Jawa Tengah memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dari sekitar 3,34 juta hektare luas wilayah pertanian yang disebutkannya, sekitar 1,5 juta hektare merupakan lahan pertanian.
Produksi padi Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar 11,14 persen dari produksi nasional. Sementara itu, produksi periode Januari hingga September 2026 telah mencapai sekitar 8,5 juta ton. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung pasokan ke daerah lain.
Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan infrastruktur pertanian, termasuk pemeliharaan jaringan irigasi dan optimalisasi sarana produksi. Menurutnya, peningkatan produktivitas harus berjalan beriringan dengan perlindungan lahan pertanian agar ketahanan pangan tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Muhammad Noor Nugroho mengatakan, Jawa Tengah mempunyai peran strategis dalam menjaga pasokan pangan nasional. Potensi produksi yang tersebar di 35 kabupaten/kota harus dioptimalkan melalui koordinasi dan kerja sama lintas daerah.
Namun, menurutnya, upaya menjaga ketahanan pangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya ketidakpastian geopolitik global, perubahan iklim, alih fungsi lahan, keterbatasan regenerasi petani, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, serta panjangnya rantai distribusi pangan.
Kondisi tersebut turut memunculkan disparitas harga antarwilayah. Salah satu contohnya adalah disparitas harga cabai rawit antardaerah yang tercatat mencapai 66,2 persen, sedangkan cabai merah mencapai 32,3 persen.
Berdasarkan perkembangan inflasi Oktober 2026, Jawa Tengah mencatat inflasi tahunan sebesar 2,99 persen, lebih rendah dibandingkan September 2026 yang mencapai 3,18 persen. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi, tetapi sejumlah komoditas pangan tetap perlu diwaspadai karena berpotensi memberikan tekanan terhadap harga.
“Beberapa komoditas seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng masih menjadi komoditas penyumbang inflasi utama. Karena itu, diperlukan penguatan program pengendalian inflasi yang lebih terintegrasi antar-35 kabupaten/kota dan berkelanjutan,” jelasnya.
Muhammad Noor Nugroho menambahkan, dalam jangka pendek fokus pengendalian diarahkan pada kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama untuk mengantisipasi potensi dampak El Nino serta peningkatan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru. Adapun dalam jangka menengah dan panjang, penguatan perlu dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pertanian, peningkatan produktivitas, pengembangan kelompok tani unggulan, serta pengaturan pola tanam.
Bank Indonesia, lanjutnya, juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui pengembangan klaster pangan dan kelompok tani. Sepanjang 2026, dukungan fasilitasi yang diberikan di wilayah Jawa Tengah mencapai 1.282 unit, antara lain berupa revitalisasi infrastruktur pertanian, rumah pembibitan, green house, rumah burung hantu, mobil pangan, serta sarana irigasi dan pompa air.
Selain dukungan sarana produksi, Bank Indonesia turut mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia petani. Fasilitasi temu bisnis juga dilakukan untuk mempertemukan produsen dengan pembeli dan lembaga keuangan guna memperluas akses pasar serta memperkuat kepastian penyerapan hasil panen.
Dari pemerintah pusat, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Fauzan Hasan menekankan, pengendalian inflasi tidak dapat hanya mengandalkan intervensi jangka pendek. Penguatan kelembagaan TPID, koordinasi lintas sektor, kerja sama antardaerah, serta keberlanjutan produksi pangan harus menjadi bagian dari strategi utama pemerintah daerah.
Ia memaparkan, berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS 2 November 2026, inflasi nasional pada Oktober tercatat 3,23 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan September sebesar 3,8 persen. Sementara itu, inflasi Jawa Tengah berada pada angka 2,99 persen dan masih dalam rentang sasaran inflasi daerah sebesar 1,5-3,5 persen.
Di tingkat kabupaten/kota, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Wonogiri sebesar 3,21 persen, disusul Kota Surakarta sebesar 3,2 persen. Adapun Kota Tegal mencatat inflasi terendah sebesar 2,75 persen.
Pemerintah pusat juga mencermati perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Jawa Tengah pada minggu kelima Oktober 2026 yang tercatat sebesar 1,04 persen. Sejumlah daerah mengalami kenaikan harga, dengan Purbalingga mencapai 2,04 persen, Pati 1,61 persen, dan Jepara 1,8 persen. Komoditas yang perlu mendapat perhatian antara lain cabai merah, cabai rawit, daging sapi, beras, telur ayam, dan bawang merah.
Dalam paparannya, Dirjen Bina Bangda juga menyoroti pelaksanaan enam langkah konkret pengendalian inflasi. Operasi pasar telah dilaporkan oleh 26 daerah atau 79 persen, sedangkan kegiatan sidak pasar dilakukan 17 daerah atau 52 persen. Kerja sama antardaerah baru dilaksanakan 13 daerah atau 39 persen, gerakan menanam 15 daerah atau 45 persen, bantuan transportasi dari APBD delapan daerah atau 24 persen, serta pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) satu daerah atau sekitar 3 persen.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperluas langkah yang belum optimal, khususnya kerja sama antardaerah, gerakan menanam, dan dukungan transportasi untuk memperlancar distribusi. Intervensi juga harus berbasis data perkembangan harga dan kondisi pasokan di masing-masing wilayah.
Ia turut mengingatkan pentingnya perlindungan lahan pertanian produktif melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penguatan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dukungan operasional penyuluh, serta pengalokasian anggaran melalui APBD juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Pengendalian inflasi tidak dapat hanya mengandalkan intervensi jangka pendek. Diperlukan kelembagaan TPID yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan kerja sama antardaerah yang operasional,” tegasnya.
Melalui SIGAP 2026, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Rangkaian kegiatan tersebut juga diisi dengan High Level Meeting TPID, forum koordinasi 35 kabupaten/kota, temu bisnis, pameran inovasi pertanian dan pangan, Gerakan Pangan Murah, serta berbagai layanan edukasi kepada masyarakat.
Ketiga narasumber sepakat bahwa pengendalian inflasi membutuhkan sinergi dari hulu hingga hilir. Mulai dari peningkatan produksi, pengaturan pola tanam, penguatan cadangan pangan, kelancaran distribusi, pengawasan harga, hingga edukasi konsumsi bijak agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat Jawa Tengah tetap terjaga. (aln)
