JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO – Puluhan nasabah PT BPR BKK Jateng Kantor Kas Tawangsari, Sukoharjo, akhirnya menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum setelah dana tabungan mereka tertahan dan tidak bisa dicairkan selama delapan tahun.
Gugatan itu muncul setelah puluhan nasabah tidak bisa mencairkan dana mereka akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan karyawan bank tersebut, Puryanti, selama kurun waktu 12 tahun sejak 2006 hingga 2018. Saat ini, Puryanti masih menjalani hukuman penjara setelah divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang pada April 2020.
Para nasabah telah menempuh berbagai cara agar bisa segera mencairkan dana yang disimpan di bank. Mereka telah beraudiensi dengan berbagai pihak untuk mencari solusinya, mulai dari PT BPR BKK Jateng Kantor Kas Tawangsari, DPRD Jawa Tengah, hingga DPRD Sukoharjo. Lantaran belum ada progres, mereka akhirnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.
Mediasi gugatan perdata dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Senin (9/10/2026). Terdapat lima pihak dalam perkara tersebut, yakni PT BPR BKK Jateng selaku tergugat I, Puryanti selaku tergugat II, Pemprov Jateng selaku turut tergugat I, Pemkab Sukoharjo selaku turut tergugat II, dan Otoritas Jasa Keuangan Jateng selaku turut tergugat.
“PT BPR BKK Jateng merupakan BUMD milik Pemprov Jateng dan Pemkab Sukoharjo. Karena itu, klien kami juga menggugat Pemprov Jateng dan Pemkab Sukoharjo,” kata kuasa hukum 70 nasabah, Maria Dhaniandayani.
Dhani, sapaan akrabnya, menyebut gugatan yang diajukan kliennya bukan semata-mata karena tindak pidana korupsi yang dilakukan Puryanti, melainkan manajemen PT BPR BKK Jateng dianggap lalai menerapkan sistem pengendalian internal, termasuk pengawasan terhadap karyawan, menjaga dana milik nasabah, dan menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan.
Hal ini mengakibatkan kerugian nyata bagi para nasabah lantaran tidak bisa mencairkan dana selama delapan tahun. Bahkan, berlarut-larutnya masalah ini membuat beberapa nasabah meninggal dunia.
“Saking lamanya dan berlarut-larut, ada beberapa nasabah yang meninggal dunia. Klien kami dirugikan secara material dan immaterial karena tak bisa mencairkan dana tabungan. Padahal, mereka membutuhkan dana itu untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-hari,” papar dia.
Dhani menambahkan, kliennya menuntut agar majelis hakim menghukum tergugat I untuk mengembalikan seluruh dana tabungan nasabah senilai Rp3.033.540.852 dan membayar bunga sebesar enam persen per tahun dari total jumlah kerugian material sejak 2018 sampai pembayaran lunas.
“Kemudian, membayar ganti rugi immaterial secara tanggung renteng kepada klien kami senilai Rp500 juta, baik tergugat I maupun tergugat II. Dalam perkara ini, Puryanti masih menjalani hukuman penjara di Lapas Semarang,” ujar dia.
Dikonfirmasi terpisah, Asisten II Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Sukoharjo, Suyamto, mengatakan saham PT BPR BKK Jateng dimiliki oleh Pemprov Jateng dan Pemkab Sukoharjo. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Biro Perekonomian Setda Jateng untuk mencari solusi bagi para nasabah.
Suyamto justru mendorong proses hukum melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk merampungkan kasus tersebut agar ada kepastian langkah ke depan.
“Justru kami berharap proses hukum di pengadilan menjadi pijakan dalam menyelesaikan kasus ini. Putusan pengadilan menjadi acuan untuk mengambil langkah selanjutnya dalam perkara ini,” Ungkap Suyamto. (dea/rit)
