JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Paguyuban Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Kudus secara resmi memutuskan untuk membatalkan rencana aksi unjuk rasa “gembok dapur”, yang sedianya digelar pada 10 November.
Pembatalan ini dilakukan guna memberikan kesempatan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Sudaryono untuk membenahi tata kelola program yang dinilai masih memerlukan penataan.
Ketua Paguyuban Mitra SPPG Kudus, Wahyu Widodo, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui musyawarah bersama seluruh anggota dan pihak-pihak terkait (stakeholders), tanpa adanya unsur intervensi atau intimidasi dari pihak pusat maupun BGN.
‘’Jadi kegiatan aksi tanggal 10 November besok itu tidak jadi untuk kita laksanakan. Karena kan ya kita kasih kesempatan dulu kepada BGN di bawah pimpinan Pak Daryono untuk membenahi tata kelola dapur yang selama ini masih amburadul ketika dikelola sebelumnya,’’ ujar Wahyu saat dikonfirmasi, Senin (9/11).
Wahyu mengakui, sebagai program yang baru berjalan sekitar satu tahun, terdapat sejumlah persoalan mendesak yang dirasakan para mitra di lapangan. Dua isu utama yang menjadi sorotan adalah kebijakan pengurangan relawan serta penyesuaian biaya sewa mobil dan operasional. Kendati demikian, pihak paguyuban memilih untuk memaklumi keterbatasan anggaran negara dan mengutamakan kondusivitas wilayah.
Terkait kebijakan efisiensi relawan, Wahyu tidak memungkiri bahwa hal tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) menyesuaikan rasio penerima manfaat. Berdasarkan aturan baru dari BGN, dapur dengan kapasitas di bawah 1.500 porsi kini didukung sekitar 15 relawan, sementara kapasitas di atasnya disesuaikan dengan ketentuan rasio yang berlaku.
‘’Untuk menyiasatinya, pengelola dapur berencana menerapkan sistem giliran (shift) atau pengaturan hari masuk kerja,’’ tuturnya.
Meski aksi lapangan dibatalkan, Wahyu menyebutkan bahwa wacana penyampaian aspirasi lanjutan ke tingkat pusat tetap ada, meski belum menjadi keputusan final. Pihaknya berharap BGN dapat segera merealisasikan perbaikan tata kelola di daerah agar operasional dapur SPPG berjalan sesuai petunjuk teknis, serta mencegah terjadinya kembali pemutusan relawan secara sepihak.
‘’Harapannya kita percaya kepada BGN, khususnya Pak Daryono, untuk segera memperbaiki tata kelola agar dapur SPPG di daerah bisa melakukan pekerjaannya sesuai juknis yang berlaku, dan untuk relawan diharapkan juga tidak terjadi kembali pemutusan sepihak,’’ pungkasnya. (han/rit)
