JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus mencatatkan capaian positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, angka kemiskinan di wilayah ini berhasil ditekan dari 6,59 persen menjadi 6,41 persen.
Selain penurunan angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kudus juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni dari 77,94 menjadi 78,61.
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh elemen masyarakat saat menerima jajaran BPS Kabupaten Kudus di Pendopo Kabupaten. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kolaborasi nyata dari semua pihak.
‘’Alhamdulillah, angka kemiskinan turun dan IPM kita naik. Kenaikan ini berkat dukungan seluruh pihak, mulai dari TNI, Polri, OPD, dunia usaha, akademisi, hingga para pengusaha dan seluruh komponen masyarakat,’’ ujar Sam’ani.
Sam’ani menambahkan, bahwa pemerintah daerah terus memantau dampak ekonomi di lapangan, termasuk mengevaluasi pelaksanaan sejumlah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat diuji coba dengan sistem prasmanan oleh Satgas.
Sementara itu, di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, Pemkab Kudus memberikan perhatian besar pada sektor informal. Menurut Sam’ani, sektor pekerja rentan seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), ojek online, hingga pelaku bisnis online mandiri menjadi motor penggerak vital dalam menjaga daya beli masyarakat.
Terkait kebijakan penataan PKL yang sempat memicu pro dan kontra, pemerintah daerah memastikan akan mencari jalan tengah yang solutif, ‘’Sektor informal berdampak sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi. Memang ada sebagian masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas PKL, karena itu Pak Sekda akan melakukan kajian mendalam agar semua kepentingan bisa diakomodir,’’ jelasnya.
Sebagai bentuk perlindungan nyata bagi pekerja rentan, Pemkab Kudus juga telah menganggarkan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan ini menyasar sekitar 32.000 pekerja informal yang meliputi tukang becak, kuli, dan pengemudi ojek online dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kudus, Eko Deliyanto, menjelaskan bahwa lembaganya mengukur indikator kemiskinan menggunakan pendekatan monetar atau pengeluaran rumah tangga. Ia membenarkan bahwa kunci utama penurunan kemiskinan di Kudus adalah terjaganya daya beli masyarakat.
‘’Ketika daya beli terjaga dan pendapatan rumah tangga mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka angka kemiskinan dengan sendirinya akan merosot,’’ terang Eko.
BPS melansir adanya kenaikan standar nilai Garis Kemiskinan (GK) untuk tahun ini menjadi Rp640.041 per kapita per bulan, naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp576.195 per kapita per bulan. Kenaikan standar ini bersifat nasional dan dipicu oleh berbagai faktor makro ekonomi, seperti penyesuaian harga BBM dan inflasi barang pokok.
Dengan formula terbaru ini, sebuah keluarga beranggotakan empat orang di Kabupaten Kudus dikategorikan miskin apabila total pengeluaran rumah tangganya berada di bawah Rp2.560.164 per bulan.
‘’Meskipun standar garis kemiskinan meningkat secara nasional, Kudus tetap mampu menekan jumlah warga miskinnya berkat perputaran ekonomi lokal yang dinamis,’’ pungkas Eko. (han/rit)
