JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kudus mengambil langkah realistis, di tengah gelombang kenaikan harga material konstruksi. Khususnya komoditas aspal yang melonjak drastis hingga hampir dua kali lipat atau mencapai kisaran 200 persen. Lonjakan ekstrem ini memaksa pemerintah daerah merevisi target volume pekerjaan fisik di lapangan demi kelangsungan proyek.
Kepala DPUPR Kudus, Harry Wibowo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi intensif dengan jajaran sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta berkoordinasi bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH).
‘’Kalau kenaikan harga material tetap menjadi kendala, kita diskusikan dan konsentrasikan dengan teman-teman sekretariat dan PPK, juga keuangan. Intinya kita akan merevisi target yang semula sekian 200 meter menjadi 100 meter karena adanya perubahan harga material,’’ ujar Harry, baru-baru ini.
Menurutnya, rata-rata kenaikan harga material bangunan lain berkisar antara 5 hingga 10 persen. Namun, khusus untuk aspal, lonjakannya tergolong luar biasa. Mengingat harga aspal dikendalikan langsung oleh Pertamina dan ditinjau setiap dua minggu sekali, pihak DPUPR Kudus juga telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah untuk bersurat kepada Pertamina.
‘’Langkah ini diharapkan mampu meredam dampak kenaikan harga yang membebani keuangan daerah,’’ tandasnya.
Di sisi lain, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026, dilaporkan telah terselesaikan kurang lebih 85 persen. Sebagian besar kegiatan saat ini tinggal menunggu penjadwalan Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama pekerjaan, yang ditargetkan tuntas pada pertengahan hingga akhir November ini.
Sementara itu, untuk APBD Perubahan 2026, dari total paket yang ada, sekitar 70 persen di antaranya telah masuk tahap penandatanganan kontrak. Khusus untuk pekerjaan fisik di bidang Bina Marga, sisa waktu pelaksanaan efektif disiapkan sekitar 40 hari kalender agar rampung pada akhir Desember.
Sedang berdasarkan laporan per pekan lalu, serapan fisik telah menyentuh angka hampir 70 persen, sementara penyerapan keuangan berada di angka 60 persen. Harry menyebut ada selisih karena penyerapan keuangan masih memerlukan proses administrasi dan kelengkapan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dari masing-masing Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
Selain infrastruktur jalan, DPUPR Kudus juga menggencarkan penanganan bidang sumber daya air untuk mengantisipasi potensi genangan. Upaya ini diwujudkan melalui pekerjaan normalisasi sungai secara mandiri serta kolaborasi pembersihan saluran air bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH).
Pihaknya juga memperkuat sinergi lintas instansi dengan menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Sebagai pelengkap langkah teknis tersebut, DPUPR terus mengimbau dan mensosialisasikan kesadaran kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan di aliran sungai. (han/rit)
