JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus resmi menghentikan penanganan kasus dugaan penyelewengan dana bantuan partai politik (banpol) PDI Perjuangan Kabupaten Kudus. Kasus yang dilaporkan pada pertengahan Agustus 2025 lalu tersebut disetop, lantaran tim jaksa tidak menemukan kecukupan alat bukti untuk menaikkan status perkara ke tahap penyelidikan.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kudus, Danang Sucahyo, menegaskan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara internal, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Merujuk pada surat perintah tugas per tanggal 20 Agustus 2025, proses penanganan perkara ini baru menyentuh tahapan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).
‘’Kesimpulannya, perkembangan kasus belum dapat ditindaklanjuti ke penyelidikan karena belum ditemukan bukti-bukti yang kuat,’’ ujar Danang, saat ditemui di Kantor Kejari Kudus, Selasa (8/9).
Danang menjelaskan lebih lanjut, keputusan penghentian ini dikeluarkan secara resmi menyusul terbitnya laporan hasil tugas per tanggal 20 September 2025. Meski pihak pelapor telah menyodorkan sejumlah berkas yang diklaim sebagai bukti, rapat internal korps adhyaksa memutuskan bahwa data tersebut masih sangat minim dan membutuhkan dokumen pendukung lain yang lebih valid.
‘’Kami sudah memeriksa pihak pelapor maupun terlapor selama proses pulbaket. Namun, hasilnya memang masih kurang bukti dari pelapor, sehingga kasus belum bisa naik ke tahap penyelidikan,’’ imbuhnya.
Diketahui, kasus ini bermula ketika tiga orang pelapor yang dikoordinatori oleh Sugiyanto mendatangi Kejari Kudus pada 13 Agustus 2025. Mereka mengadukan adanya dugaan penyelewengan dana banpol yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2022 hingga 2024 dengan nilai total mencapai Rp 806,7 juta.
Dalam laporannya, Sugiyanto dkk menuding Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan parpol tersebut fiktif dan menabrak prosedur. Pelapor juga menduga ada banyak pemalsuan dokumen administratif di dalam LPJ kurun waktu tiga tahun tersebut, mulai dari manipulasi tanda tangan, pencatatan nama, daftar hadir, hingga bukti penerimaan uang.
Kendati ada rentetan tudingan miring tersebut, Kejari Kudus tetap berpatokan pada pemenuhan unsur hukum formal. Karena hasil pulbaket tidak menunjukkan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi, Kejari Kudus memilih kepastian hukum dengan tidak melanjutkan perkara ini ke meja hijau. (han/rit)
