JATENGPOS.CO.ID, KUDUS-Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Sosial P3AP2KB menegaskan bahwa keterbacaan data dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos), kini menjadi gerbang utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai bantuan sosial. Tanpa terdaftar di sistem inovasi Kementerian Sosial ini, bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipastikan tidak dapat dicairkan.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus, Putut Winarno, mengingatkan bahwa status sebagai penerima bantuan pada periode sebelumnya tidak lagi menjadi jaminan otomatis. Seluruh keluarga, baik penerima lama maupun baru, wajib memastikan data mereka sudah masuk ke dalam sistem Perlinsos.
‘’Kalau belum masuk di Perlinsos tidak bisa menerima bantuan, makanya harus terdaftar dalam Perlinsos dulu,’’ ujar Putut Winarno, Kamis (13/11).
Sambungnya, guna mempercepat proses pendataan yang menyasar total 301.968 Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Kudus, pemerintah daerah setempat membuka kesempatan luas bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjadi Agen Perlinsos.
‘’Agen perlinsos sendisi bisa dari perangkat desa, TNI-Polri, ASN, pendamping desa, karang taruna, hingga masyarakat umum dapat bergabung menjadi agen. Syaratnya telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Disdukcapil,’’ jelasnya.
Disinggung tugas agen perlinsos, Winarno menyebut, tidak hanya berwenang membantu pendaftaran warga lain, tetapi juga dapat mendaftarkan data keluarganya sendiri.
Sedang proses seleksi penerima manfaat, pun kini jauh lebih transparan dan ketat. Penentuan kelayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan secara otomatis oleh sistem yang terintegrasi dengan lintas instansi, di antaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN), PLN, Dukcapil Kemendagri, Korlantas Polri/Samsat, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui DTSEN, BPJS Kesehatan, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN).
‘’Jadi data calon KPM maupun KPM bansos bisa terbaca dari instansi lain untuk melihat apakah memenuhi syarat menerima bansos atau tidak. Jadi lebih terpadu sistemnya,’’ tandas Winarno.
Adapun besaran bantuan PKH, Winarno menegaskan, akan disesuaikan dengan komponen keluarga seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak sekolah,’’Kalau kriteria penerima BPNT, difokuskan bagi kelompok masyarakat pada desil 1 hingga desil 4,’’ tutupnya. (han/rit)






