Disperkim Pati Usulkan Bantuan RTLH Naik jadi Rp30 Juta per Rumah


JATENGPOS.CO.ID, PATI – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati mengusulkan kenaikan nominal bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk tahun anggaran 2027. Bantuan yang selama ini diberikan sebesar Rp17,5 juta per rumah diusulkan meningkat menjadi Rp30 juta.

Usulan kenaikan tersebut didasarkan pada evaluasi pelaksanaan program perbaikan RTLH selama ini. Disperkim menilai, nominal bantuan sebesar Rp17,5 juta belum cukup untuk memperbaiki rumah hingga benar-benar memenuhi standar kelayakan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan swadaya atau tambahan biaya pribadi.

Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kabupaten Pati, Ahmad Qosim mengatakan, keterbatasan anggaran membuat hasil perbaikan rumah belum maksimal. Bahkan, dalam kondisi tertentu, rumah yang mendapatkan bantuan masih belum bisa dikategorikan layak huni karena tidak didukung kemampuan finansial dari pemiliknya.

“Di Kabupaten Pati untuk intervensi RTLH itu Rp17,5 juta. Dengan uang tersebut, kalau benar-benar masyarakat ini tidak memiliki swadaya, rumahnya justru akan tetap tidak layak. Kenyataannya di lapangan ada karena kondisinya sangat jelek,” ujar Qosim.

Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera ditangani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Sebab, tujuan program RTLH bukan sekadar memberikan bantuan untuk memperbaiki sebagian bangunan, melainkan memastikan masyarakat dapat tinggal di rumah yang memenuhi standar kelayakan.

Baca juga:  Pemkab Kudus Targetkan Tanam 50 Pohon Setiap Jumat

Dengan anggaran yang lebih besar, diharapkan proses perbaikan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Mulai dari bagian bangunan yang mengalami kerusakan hingga kebutuhan dasar rumah agar lebih aman dan nyaman ditempati.

Atas pertimbangan tersebut, Disperkim mengajukan penambahan nominal bantuan menjadi Rp30 juta untuk setiap rumah penerima manfaat. Usulan itu diharapkan dapat menjadi solusi atas keterbatasan anggaran yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan program RTLH.

“Ini PR besar yang kami hadapi. Makanya kami mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten Pati agar bisa menyetujui usulan kami, sehingga nominalnya menjadi Rp30 juta,” terangnya.

Meski demikian, kenaikan nominal bantuan tersebut belum dipastikan terealisasi pada 2027. Sebab, usulan yang disampaikan Disperkim masih harus melalui pembahasan dan persetujuan pemerintah daerah, terutama terkait kemampuan anggaran.

Qosim menyampaikan, saat ini usulan penambahan bantuan RTLH tersebut baru dibahas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati. Pihaknya berharap pembahasan tersebut menghasilkan persetujuan sehingga nominal bantuan dapat ditingkatkan pada tahun mendatang.

Baca juga:  Pemkab Kudus Salurkan Bantuan Pemilik RTLH

“Hari ini baru dibahas di BPKAD. Semoga bisa disetujui,” ungkapnya.

Di sisi lain, pekerjaan penanganan RTLH di Kabupaten Pati masih cukup besar. Berdasarkan data Disperkim, tercatat sekitar 69 ribu rumah masuk kategori tidak layak huni. Jumlah tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka.

Tingginya angka RTLH itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Pati. Dengan jumlah rumah yang harus ditangani mencapai puluhan ribu unit, diperlukan dukungan anggaran yang memadai agar program perbaikan dapat berjalan lebih optimal.

Disperkim pun berharap adanya peningkatan nominal bantuan dapat mendukung kualitas hasil pembangunan sekaligus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pati. Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak hanya menyentuh perbaikan fisik bangunan, tetapi juga benar-benar memberikan perubahan terhadap kelayakan tempat tinggal masyarakat. (ida/rit)



TERKINI

Rekomendasi

...